TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menganggap wajar pembentukan Panitia Khusus Asap di Dewan Perwakilan Rakyat. Ia meminta masyarakat tak berpolemik soal hal itu. "Teman-teman DPR kan ingin dapat kejelasan," ujarnya di gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu, 28 Oktober 2015. (Lihat video Kebakaran Melanda Sejumlah Gunung di Indonesia, Bantuan Asing Usai, Indonesia Masih Butuh Bantuan Atasi Kebakaran Lahan?, Jerit Korban Asap Dalam Video)

Meskipun begitu, Luhut mengatakan telah mengajak Ketua DPR Setya Novanto melihat langsung kondisi di sana. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, Luhut mengatakan telah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum lawatannya ke Amerika Serikat.

Pemerintah, kata Luhut, sejak kemarin kembali mengoptimalkan hujan buatan dan mengaktifkan penggunaan rumah singgah yang menyediakan oksigen dan penyejuk udara. "Jadi, semua kementerian berkolaborasi melakukan itu," ucapnya.

Selasa, 27 Oktober 2015, Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan delapan fraksi telah mengambil keputusan untuk membentuk panitia khusus terkait dengan bencana asap yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Delapan fraksi itu antara lain PDI Perjuangan, Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, PPP, dan PKB.

Luhut memastikan pansus itu tidak berniat menjegal upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan pemerintah.

TIKA PRIMANDARI