Risma Bukan Tersangka, Mendagri: Dia Bisa Ikut Pilkada!

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 27 Oktober 2015 17:07 WIB

Wali Kota Surabaya Surabaya Tri Rismaharini (kanan) saat di make up sebelum diwawancarai di Kantor Tempo, Jakarta, 28 Agustus 2015. Wanita yang akrab disapa Risma itu menyatakan belum kepikiran untuk kampanye. Tempo/ Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan calon Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dapat mengikuti pemilihan kepala daerah mendatang. Status Risma yang sempat disebut sebagai tersangka tak perlu dipermasalahkan lagi.

"Sudah clear, tidak ada masalah lagi. Bu Risma bisa maju lagi di pilkada," katanya di Sekolah Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Selasa, 27 Oktober 2015.

Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengatakan tudingan terhadap Risma belum mempunyai bukti kuat. Risma, kata dia, diduga menyalahgunakan wewenang lantaran tidak mau meneken berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari pengembang.

Alasannya, menurut Budi, beberapa fasilitas, seperti eskalator, belum terpasang di Pasar Turi, Surabaya. Selain itu, pengelolaan pengembang dinilai lemah. "Itu tidak ada unsur kesalahan," ujarnya.

Simak: Serangan ke Wali Kota Risma

Sebelumnya diberitakan, Risma menjadi tersangka penyalahgunaan wewenang pemindahan kios sementara di Pasar Turi. Berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Kejaksaan Tinggi, Risma dijerat dengan Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyalahgunaan wewenang.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti sebelumnya menerangkan bahwa status Risma hanya calon tersangka. Kurangnya alat bukti membuat kasus ini dihentikan. Badrodin heran mengapa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur hanya mengumumkan status Risma.

"Kenapa yang diumumkan hanya satu, kenapa tidak semua yang ada di SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan)," ujar Badrodin. "Lagi pula kasus itu kan sudah dihentikan, kenapa sekarang jadi ribut-ribut."

DEWI SUCI RAHAYU

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

4 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

5 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

17 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya