DPR Curigai LSM Asing Terlibat Pembakaran Hutan

Reporter

Jumat, 23 Oktober 2015 15:50 WIB

Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan lahan gambut yang terbakar di Rimbo Panjang, Kampar, Riau, 5 September 2015. Pemerintah propinsi Riau terus berupaya memadamkan lahan dan hutan yang terbakar baik pemadaman udara maupun darat, agar kabut asap tidak terus meluas. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Firman Soebagyo menengarai ada lembaga asing di balik pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. "Informasi dari aparat yang menangani kebakaran sudah mengindikasikan ada LSM yang disinyalir memprovokasi pembakaran hutan," kata Firman di Gedung Nusantara III, DPR, Jumat, 23 Oktober 2015.

Politikus Partai Golkar ini tak mau menyebutkan nama lembaga asing itu dan berasal dari negara mana. Dia menjelaskan bahwa kebakaran hutan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. "Sekarang ini terjadi secara masif dan sistemik," ujar Firman, yang membidangi masalah pertanian, pangan, maritim dan kehutanan itu.

Pembakaran secara masif dan sistemik itulah yang menjadi dasar Firman meyakini ada provokasi LSM asing. Menurut Firman, kebakaran hutan berkaitan dengan persaingan ekonomi global. LSM asing, kata dia, menjadi kaki-tangan ekonomi global di Indonesia. "Saya sejak awal curiga dengan LSM asing. Mereka kaki-tangan ekonomi global," tutur Firman.

Kegiatan LSM asing, Firman melanjutkan, telah disetir kekuatan pasar internasional. Dengan demikian, banyak dari perjanjian antara pemerintah dan pihak asing seolah-olah menyandera pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta membelenggu Indonesia dalam kancah perekonomian global.

Firman mencontohkan, perjanjian antara pemerintah dan Norwegia, Indonesian Palm Oil Pledge dan Framework Convention on Tobacco Control. Di sinilah, kata dia, bagaimana konspirasi global itu berkaitan dengan kebakaran hutan.

Firman mengatakan CPO (Crude Palm Oil) merupakan hasil ekspor terbesar negara setelah minyak dan gas bumi. Lalu kebakaran lahan dan hutan kali ini banyak terjadi di area perkebunan sawit penghasil CPO tersebut. "Kalau pos APBN dimatikan secara sistemik, kita akan bergantung pada utang luar negeri," ucapnya.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

12 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya