TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Himpunan Masyarakat Aceh Singkil dan Subulussalam Sejabotabek Amiruddin Usman mengatakan pembakaran yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil adalah mutlak kesalahan Bupati Aceh Singkil Safriadi atau Oyon. Menurut dia, masyarakat pernah mengirimkan surat protes kepada Bupati pada 6 Oktober sebelum terjadi pembakaran gereja.
“Namun saat itu Bupati tidak ada di tempat dan tidak menunjukkan iktikad baik,” kata Amiruddin kepada Tempo, Ahad, 18 Oktober 2015.
Sebelumnya, masyarakat juga pernah melayangkan protes terhadap gereja tak berizin di Kabupaten Aceh Singkil. Namun protes tersebut tidak direspons. Adanya gereja-gereja yang terus bermunculan dianggap menyalahi aturan terkait dengan pendirian rumah ibadah yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007. Aturan tersebut juga tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
Dalam pergub tersebut dinyatakan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan yang meliputi daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 150 orang, serta dukungan sedikitnya 120 warga setempat. Namun beberapa gereja yang berdiri masih banyak yang tidak memenuhi prasyarat tersebut.
Amiruddin, yang pernah besar dan tinggal di Aceh, mengaku selama ini tidak pernah ada pergolakan yang melibatkan perbedaan suku maupun agama. Menurut dia, Aceh Singkil merupakan daerah paling beragam karena banyaknya pendatang. “Bagaimana mungkin kami yang hidup dan besar dalam keberagaman itu harus bertikai karena perbedaan itu sendiri. Kami semua bersaudara. Ini murni kelalaian pemerintah daerah,” tuturnya.
Amiruddin menyayangkan pemberitaan di media yang menonjolkan masyarakat Aceh Singkil tidak toleran. Dia menganggap yang berkomentar di media bukanlah orang yang paham betul soal Aceh Singkil. Amiruddin bahkan mengecam Menteri Agama yang mengatakan masyarakat Aceh Singkil anarkistis.
