MKD Ancam Panggil Paksa Setya Novanto dan Fadli Zon  

Minggu, 18 Oktober 2015 17:53 WIB

Fadli Zon, Setya Novanto, dan Donald Trump mengenakan topi khasnya. TEMPO/Dhemas Reviyanto-AP/Brynn Anderson

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengancam akan memanggil paksa Setya Novanto dan Fadli Zon jika keduanya kembali mangkir dalam sidang dugaan pelanggaran etik yang akan digelar Senin, 19 Oktober 2015. Seorang anggota MKD, Junimart Girsang, mengaku sudah mengirimkan surat yang ketiga kepada dua pimpinan DPR itu untuk mengikuti sidang pelanggaran etik.

"Tentu kami akan terapkan tata cara beracara. Kami panggil paksa atau kalau rapat memutuskan hal ini tanpa kehadiran mereka, ya langsung diputuskan saja," kata Junimart kepada Tempo, Ahad, 18 Oktober 2015.

Junimart meminta Setya Novanto dan Fadli Zon untuk tidak lagi beropini di media. Menurut dia, MKD memiliki tata beracara sendiri dalam menangani kasus yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik. “Kami mengharapkan mereka datang. Tak usah berdebat. Mereka kan pimpinan, kasih contoh kepada anggota untuk datang ke MKD, jangan membentuk opini di luar," kata Junimart.

Hal sama dikatakan anggota MKD lainnya, Syarifuddin Sudding. Menurut Sudding, Setya Novanto dan Fadli Zon, akan rugi jika mangkir dari persidangan. Sebab, MKD bisa saja mengambil keputusan berdasarkan penilaian sepihak. “Pemanggilan terakhir nanti pada 19 Oktober. Jika Pak Setya Novanto dan Fadli Zon tidak hadir lagi, maka MKD akan mengambil keputusan in absentia atau keputusan yang tidak dihadiri pihak teradu," katanya.

Setya Novanto dan Fadli Zon diadukan ke MKD terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik setelah bertemu dengan Donald Trump, kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, pada September lalu. Fadli Zon dan Setya Novanto bertemu Trump di markas pemenangan Trump, serta hadir saat pengusaha yang berinvestasi di Indonesia itu mendeklarasikan diri sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat.

DESTRIANITA K.

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

13 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

4 hari lalu

Freeport: dari Kasus Papa Minta Saham sampai Pujian Bahlil pada Jokowi

Saham Freeport akhirnya 61 persen dikuasai Indonesia, berikut kronologi dari jatuh ke Bakrie sampai skandal Papa Minta Saham Setya Novanto.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya