Pilkada Serentak, 13 Daerah Belum Serahkan Daftar Pemilih  

Reporter

Rabu, 14 Oktober 2015 17:21 WIB

Anggota komisioner Komisi Pemiilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay. Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan baru 295 dari 308 kabupaten dan kota yang menyerahkan berita acara daftar pemilih tetap (DPT) untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah 2015.

Berdasarkan berita acara, menurut Hadar, total pemilih mencapai 96.165.966 orang. "Sekitar 13 daerah belum menyerahkan daftar pemilih," kata Hadar di kantornya, Selasa, 13 Oktober 2015.

Ada tiga penyebab ke-13 daerah belum menyerahkan data pemilih. Pertama, ketiganya baru ditetapkan mengikuti pilkada calon tunggal, yakni Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Blitar, Jawa Timur; dan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tengara Timur. DPT tiga daerah ini baru selesai pada 12-14 November," ujarnya.

RIZAL RAMLI & FREEPORT
Sambil Gebrak Meja, Rizal Ramli Tolak US$ 3 M dari Freeport

Begini Cara Freeport Merayu Rizal Ramli

Kategori kedua, ucap dia, adalah daerah yang belum menetapkan DPT karena rekomendasi dari Pengawas Pemilu. Daerah tersebut adalah Kota Batam, Kota Mataram, dan Kabupaten Mandailig Natal.

Terakhir, adalah tujuh daerah yang belum menyerahkan DPT ke KPU, yakni Maluku Barat Daya, Seram Bagian Timur, Yahukimo, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Raja Ampat, dan Sorong Selatan. "Kami harap sepuluh daerah itu akan menyerahkan DPT secepatnya."

Komisioner KPU Arief Budimanta mengatakan ada 1.964.073 pemilih pemula yang mengikuti pilkada serentak ini. Menurut dia, pemilih itu diukur dari pemilihan presiden 2014. "Mereka yang 17 tahun pada 10 Desember 2014-9 Desember 2015," katanya.

Selain pemilih pemula, ucap dia, ada 124.367 pemilih disabilitas tercatat dalam DPT pilkada. Yakni 36.651 pemilih tunadaksa, tunanetra sebanyak 20.021, tunarungu 21.562 pemilih, tunagrahita 20.256 pemilih, dan lainnya 25.877 pemilih.

HUSSEIN ABRI YUSUF

BACA JUGA
Pilot Tuntut Menteri Jonan Minta Maaf, Ini Alasannya
Geram Aksi Sweeping, Ruhut Sitompul Dukung Bela Negara

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

6 Maret 2024

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya