Menteri Tjahjo Ingin Pilkada Serentak 2017 Pakai e-Voting

Reporter

Minggu, 11 Oktober 2015 10:34 WIB

TEMPO/Arif Fadillah

TEMPO.CO, Kendari - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merencanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahap kedua tahun 2017 akan menggunakan sistem e-voting.

"Saya ingin mulai tahun 2017 pilkada serentak tahap dua, pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 sudah menggunakan e-voting," kata Tjahjo Kumolo dalam kunjungan kerjanya di Sulawesi Tenggara, Sabtu, 10 Oktober 2015.

Menurut Tjahjo, untuk mewujudkan pilkada serentak menggunakan sistem e-voting, maka pada tahun 2016 rakyat Indonesia seluruhnya sudah memiliki KTP elektronik.

Saat ini ada 170 juta penduduk yang memiliki e-KTP, sehingga masih tersisa sekitar satu juta penduduk lagi yang belum memiliki e-KTP.

Kementerian Dalam Negeri terus menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik segara didaftarkan ke pemerintah setempat.

Tjahjo Kumolo juga meminta kepada kepala daerah untuk melakukan upaya jemput bola dalam memberikan pelayanan e-KTP ke masyarakat.

Menurut Tjahjo Kumolo, petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi fasilitas kendaraan motor untuk masuk ke daerah terpencil yang tidak memiliki akses transportasi yang memadai untuk memberikan pelayanan e-KTP tersebut.

Adapun pelaksanaan Pemilu tahun 2019 akan dibagi dalam dua konsep yaitu, untuk konsep pertama Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI dan Presiden akan dilaksanakan secara serentak.

Konsep kedua, kata Tjahjo Kumolo, pemilihan gubernur, bupati/wali kota, anggota DPRD propinsi serta DPRD Kabupaten/Kota juga dilaksanakan serentak menggunakan sistem e-voting.

Rangkaian kunjungan Mendagri di Sulawesi Tenggara tersebut dalam rangka melakukan peresmian pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut (PLTAL) di Batauga, ibu kota Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara dan pada malam harinya melakukan tatap muka dan silaturahmi dengan pejabat pemda se-Sultra di Kendari, Jumat, 9 Oktober 2015.

Saat di Buton Selatan Tjahjo Kumolo dianugerahi gelar "La Ode Lakina Kaogesana Lipu" oleh perangkat adat Kesultanan Buton yang dipimpin Sultan Buton ke-40, H La Ode Muhammad Izat Manarfa.


ANTARA

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

7 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

Banjir Bandang Rendam 715 Rumah di Kendari, Satu Orang Meninggal Dunia

50 hari lalu

Banjir Bandang Rendam 715 Rumah di Kendari, Satu Orang Meninggal Dunia

Banjir bandang di Kota Kendari merendam 715 rumah sejauh ini. Satu orang meninggal dunia akibat air bah tersebut.

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya