Presiden Joko Widodo menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) miliknya di sela pembagaian kartu sakti di kantor Desa Asrikaton, Kec. Pakis, Kab. Malang, Jawa Timur, 21 Mei 2015. Ribuan kartu sakti seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera dan Kartu Aistensi Sosial di bagikan pada Warga Malang dan Batu. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Dalam situasi perlambatan ekonomi global dan nasional, Presiden Joko Widodo meminta distribusi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berjalan efektif. Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas mengenai KIS, KIP, dan KKS sore ini, Rabu, 7 Oktober 2015 di Kantor Presiden. "Dalam kondisi perlambatan ekonomi global dan nasional, pemerintah perlu memberikan perlidungan sosial pada masyarakat, terutama yang rentan terhadap perlambatan ekonomi," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah menargetkan distribusi KIS sebesar 88,2 juta. Untuk KIP, Presiden meminta distribusi sebanyak 20,3 juta kartu. Ia juga meminta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk mengawasi pendistribusian kartu. "Saya minta, Ibu Menko PMK terus-menerus melakukan koordinasi agar kartu ini didistribusikan," katanya. Ia juga meminta Puan mengawasi penerima kartu. "Sehingga yang mendapatkan kartu adalah yang betul-betul mendapatkan."
Rapat terbatas mengenai distribusi KIS dimulai sekitar pukul 16.30. Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri terkait, yaitu Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
