Kenapa DPR Desak Status Bencana Nasional Atasi Kabut Asap?  

Reporter

Senin, 5 Oktober 2015 12:33 WIB

Setya Novanto (tengah) bersama Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon bersiap memulai rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak pemerintah untuk tidak segan-segan menetapkan bencana kabut asap di Riau yang tak kunjung padam sebagai bencana nasional. Desakan itu ia lakukan setelah ia melihat ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kabut asap tersebut.

"Kami sangat mendorong pemerintah untuk segera menetapkan kabut asap ini menjadi bencana Nasional, sehingga bisa ditangani secara Nasional juga. Jangan malu-malu, karena saya melihat pemerintah kurang serius menangani kabut asap ini," kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Senin 5 Oktober 2015.

Menurut Agus, ketidakseriusan pemerintah terlihat dari upaya pejabat negara yang kurang maksimal dan cenderung mencari popularitas. Karena itu dengan nada menyindir, ia meminta pemerintah untuk benar-benar serius menangani dengan terjun langsung ke lapangan dan berkoordinasi dengan aparat setempat untuk memadamkan kabut asap tersebut.

"Saya lihat masih banyak menteri-menteri yang blusukan sana-sini mencari popularitas. Kalau mau blusukan ya langsung saja datang ke lokasi kabut asap, koordinasi dengan aparat setempat," kata politisi Fraksi Demokrat ini.

Menurut Agus, dengan ditetapkannya kabut asap menjadi bencana nasional, maka akan mendorong pemerintah untuk menangani kabut yang sudah menyebar ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura tersebut secara serius. Bahkan menurutnya, pemerintah tidak perlu malu lagi apabila ada negara tetangga yang ingin membantu.

"Kabut asap ini sudah menyakiti rakyat banyak. Mengganggu kesehatan, pernafasan, apabila negara tetangga saja mau membantu, ya bagus, silakan. Jangan malu-malu untuk berkoordinasi," kata Agus.

DESTRIANITA K

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

7 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

7 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

8 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

23 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya