Ratusan siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru berlari ditengah kabut asap saat mengikuti latihan fisik di Pekanbaru, Riau, 30 September 2015. Kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan kembali menyelimuti Kota Pekanbaru dan sekitarnya yang menyebabkan jarak pandang hanya berkisar 100 hingga 300 meter. ANTARA/Rony Muharrman
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, Agus Hermanto, menyandingkan penanganan asap yang dilakukan oleh masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Agus, pemerintah saat ini terkesan lamban menangani kabut asap yang tak kunjung padam.
"Saat itu kami sedang melakukan kampanye untuk pertama kali di Jawa Tengah. Mendengar ada kebakaran, Bapak langsung berangkat ke Riau dengan ratusan tentara dan polisi dan teknologi canggih untuk padamkam asap, dan kampanye diserahkan kepada Bu Ani. Ini yang saya ingin sampaikan, keseriusan harus seperti itu," kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin, 5 Oktober 2015.
Agus menganggap pemerintah lamban dan kurang serius dalam penanganan kabut asap yang terjadi di Riau. Ia meminta agar pemerintah melakukan langkah-langkah konkret untuk langsung turun ke lapangan memadamkan kabut asap.
"Saya lihat masih banyak menteri-menteri yang blusukan sana-sini mencari popularitas. Kalau mau blusukan ya langsung saja datang ke lokasi kabut asap, koordinasi dengan aparat setempat," katanya.
Pemerintahan Jokowi kewalahan memadamkan kebakaran lahan di sejumlah provinsi. Anggaran penanganan kebakaran sebesar Rp 300 miliar telah habis. Pemerintah bahkan menombok lagi hingga Rp 200 miliar. Sulitnya kebakaran dipadamkan salah satunya karena panjangnya musim kemarau akibat El Nino.
