TEMPO.CO , Jakarta - Pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs) membutuhkan partisipasi publik yang lebih luas. Hal itu diungkapkan oleh Direktur International NGO Forum on Indonesian Development, Sugeng Bahagijo. Sebab tanpa partisipasi masyarakat, agenda SDGs akan bernasib sama seperti agenda pembangunan milinium (Millenium Development Goals/ MDGs).

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pelaksanaan MDGs yang digagas sejak 15 tahun lalu itu ternyata hasilnya masih jauh dari harapan. "Kegagalan MDGs itu adalah menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup, serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat," kata Sugeng dalam siaran pers yang diterima Tempo, Kamis, 24 September 2015.

Karena itu koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan (SDG) hingga 2030. Program pembangunan yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 target ini akan disepakati para pemimpin negara dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70, 25-27 September 2015 di New York, Amerika Serikat.

Menurut Sugeng, bentuk partisipasi masyarakat itu dapat diwujudkan dengan membentuk panitia bersama dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil. Ia meyakini masyarakat sipil dengan keahliannya masing-masing dapat membantu pemerintah agar lebih tajam melakukan pemetaan masalah di lapangan, membuat solusi dan implementasi serta melakukan pengawasan.

INFID didukung pemerintah Indonesia dan Korea, menggelar acara diskusi bertema "Addresing Implementation Translating SDGs Into National Development Agenda,” di Gedung Ford Foundation, New York pada Rabu, 23 September 2015. Diskusi dengan isu utama menyoroti model kemitraan, penerapan SDGs di semua program pembangunan tingkat nasional dan mekanisme akuntabilitas itu menghadirkan sembilan pembicara dan dan dihadiri lebih dari 80 orang delegasi dari berbagai negara.

Dalam diskusi itu Menteri Kesehatan Nila Moeloek, mengatakan nilai penting SDGs perlu dukungan publik, kebijakan publik, serta desain kelembagaan. “Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kelompok yang paling menderita,” kata Nila.

Sementara itu, Lord McCornell, Former Minister of Scotland and founder UK All Party Parliamentary, mengatakan bahwa tantangan mencapai target SDGs perlu dukungan parlemen. Karena itu ia mendorong parlemen di seluruh dunia menjaga keseimbangan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. “Kebijakan ada di tangan mereka,” katanya. Memang jika dicermati 17 tujuan SDGs dengan 169 target menitikberatkan pada isu kemiskinan dan ketimpangan yang dekat dengan masalah perempuan. Sedangkan Kate Donald, Director at Centre for Economic and Social Right, mengatakan bahwa faktor kunci dari keberhasilan SDGs nanti adalah pada akuntabilitas. Ia pun menekankan pentingnya sistem pelaporan yang independen

DESTRIANITA