Tunjangan Dewan Mending Buat Subsidi Pupuk dan Benih  

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 22 September 2015 05:54 WIB

Kader PDIP Maruara Sirait. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO , Subang - Anggota DPR RI Maruarar Sirait, menolak kenaikan tujangan penghasilan buat para anggota Dewan yang kini menuai kecaman keras di kalangan publik. "Dengan tegas saya menolak," ujar politikus PDI Perjuangan itu, kepada Tempo, di Subang, Jawa Barat, Senin, 21 September 2015.

Alasannya, kata Ara, sapaan akrab Anggota DPR RI dari Fraksi Perjuangan tersebut, tunjangan anggota Dewan yang diterima saat ini, sudah lebih dari tinggi. Sayang ia tak mau menyebutkan berapa tunjangan setiap anggota Dewan saat ini.

Menurut Ara, dari pada dipakai menaikan tunjangan anggota Dewan, dana tersebut lebih baik dialokasikan buat beasiswa pelajar dan mahasiswa, subsidi pupuk dan benih buat para petani dan sektor perikanan dan nelayan.

Ara juga sempat melemparkan sikap tegas ketidaksetujuan kenaikan tunjangan penghasilan anggota DPR tersebut kepada ratusan konstituennya dalam acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.Mereka langsung menjawabnya dengan suara koor: "Tolak." Ara mengaku bungah sebab, rakyat di daerah juga peka terhadap isu-isu seksi yang kini tengah bergulir di gedung DPR tersebut.

Salah seorang peserta Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Niko, menegaskan, para anggota Dewan yang ngotot ingin menaikan tunjangan penghasilannya sebagai orang yang tidak memiliki empati."Rasa empati mereka mungkin sudah mati," ujar Niko.

Ia beralasan, saat ini, negara sedang "sakit" akibat pelambatan ekonomi, harga bahan pokok tinggi dan rakyat sedang kesusahan, semestinya para anggota Dewan fokus memikirkan semua persoalan yang berampak negatif kepada rakyat. "Jangan malah memikirkan kepentingan pribadi."

NANANG SUTISNA

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

12 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya