Foto udara kebakaran hutan di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, 18 September 2015. Pemerintah akan mencabut izin perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pembakaran dalam waktu kurang dari satu bulan. ANTARA/Nova Wahyudi
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup Raffles Brotestes Panjaitan mengatakan di Indonesia, hampir tak ada kebakaran lahan yang bukan disebabkan oleh manusia.
"99 persen kebakaran lahan di Indonesia pasti karena ada aktor di belakangnya," kata Raffles dalam diskusi bertopik 'Asap dan Sengsara' di Cikini, Sabtu, 19 September 2015.
Motif melakukan pembakaran, menurut Raffles, selalu karena faktor ekonomi. Membuka lahan dengan cara membakar memang jauh lebih murah dibanding dengan prosedur sesuai ketentuan. "Utamanya pembakaran memang untuk lahan sawit," ucap dia.
Direktur Eksekutif Walhi Abet Nego Tarigan mengatakan korporasi banyak terlibat dalam pembakaran hutan. Bahkan, Abet menambahkan, bila melihat polanya, sebagian besar lokasi pembakaran merupakan lahan yang sudah menjadi milik konsesi. "Pembakaran lahan itu tidak random tapi membentuk pola," kata dia.
Menangani kasus kebakaran lahan yang tak kunjung usai itu, Dewan Perwakilan Rakyat berencana memperkuat instrumen hukum untuk menjerat pelaku. Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasludin, mengatakan Komisi sedang merevisi Undang-Undang Lingkungan Hidup untuk memasukkan poin-poin tentang hukuman bagi pembakar hutan. "Dalam undang-undang tersebut, akan diatur soal pengadilan khusus lingkungan hidup," katanya.
