Ahok menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jendral Pajak, Sigit priadi pramudito (kiri). Sejumlah pejabat instansi pajak dan Pemprov DKI terlihat mendampingi. Jakarta, 1 September 2015. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
TEMPO.CO, Bandung - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengomentari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Beberapa hari lalu, Ahok mengatakan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) layak dibubarkan.
Menurut Yuddy, pernyataan ini tidak perlu ditanggapi serius oleh media dan masyarakat. "Jangan terlalu serius menyikapi pernyataan Pak Ahok. Mungkin, saat menyampaikan IPDN harus dibubarkan dan mengusulkan kepada Presiden agar IPDN dibubarkan, dia lagi kesal dengan alumnus IPDN," kata Yuddy di Balai Kota Bandung, Jumat sore, 11 September 2015.
Yuddy mengaku paham benar dengan sikap Ahok dalam pergaulan sehari-hari. Menurut dia, Ahok sering kali asal ngomong. "Bisa saja dia bergurau. Saya mengenal Pak Ahok. Dia tidak serius. Jadi tidak perlu ditanggapi," ucapnya.
Yuddy menjelaskan, pemerintah tidak punya niatan membubarkan institusi penghasil pamong negara tersebut. "Saya bersama Menteri Dalam Negeri merupakan salah satu pembina IPDN. Wapres juga menyampaikan IPDN masih diperlukan. Hanya, seberapa besar diperlukannya, berapa banyak yang direkrut, berapa banyak yang akan ditempatkan. Keberadaan IPDN masih diperlukan dalam memperkuat sumber daya manusia aparatur pemerintah," tuturnya.
Pekan lalu, Ahok mengusulkan agar IPDN dibubarkan. Menurut Ahok, pegawai negeri tidak harus berasal dari IPDN.
Ahok juga menyatakan banyak alumnus IPDN menyogok jaksa atau inspektorat agar tidak diperiksa. "Saya tidak pernah pakai ajudan dari IPDN atau STPDN sejak menjabat bupati. Saya tidak mau pakai," katanya.
