Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengakui kalau lembaga pengawas ini belum sanggup menghentikan acara yang tidak berkualitas di semua saluran televisi dan radio di Indonesia. "Sebab yang menjadi dewa adalah lembaga rating," kata Ketua KPI Judhariksawan, Rabu, 9 September 2015.
Menurut Judha, KPI berulang kali menegur program siaran yang bermasalah dan tak berkualitas meski ratingnya tinggi. KPI juga pernah menegur lembaga periklanan karena mereka dengan sengaja mendukung tayangan tidak berkualitas. Iklan, kata Judha, hanya tertarik terhadap tayangan yang ratingnya tinggi.
Untuk itu, kata Judha, kini KPI berusaha mendapatkan data pembanding, dengan melakukan survei secara kualitatif tentang sebuah tayangan. Survei akan dilakukan di universitas-universitas di seluruh Indonesia. "Nantinya hasil dari data ini akan jadi dukungan ajudikasi kami di KPI," kata Judha.
Judha juga menegaskan mekanisme kerja KPI memang hanya menyasar konten tayangan yang tidak berkualitas. "Tidak masalah jika mereka tayang kembali, sepanjang mereka tidak menampilkan muatan yang ditegur itu," katanya. "KPI bukanlah lembaga sensor, jadi kita hanya bisa menegur jika ada tayangan yang kurang baik," ujarnya.
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia
