Skandal Crane Pelindo, Komjen Buwas: 1.000 Persen Korupsi!
Editor
Bobby Chandra
Sabtu, 5 September 2015 12:34 WIB
Kalla menyampaikan kepada Buwas, yang saat itu masih Kepala Bareskrim, bahwa sesuai instruksi Presiden Jokowi, kasus dugaan korupsi yang menimpa korporasi tidak bisa langsung dipidanakan. Hal itu sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang memuat pengaturan larangan penyalahgunaan wewenang sehingga badan atau pejabat pemerintahan bertindak sesuai dengan batas kewenangannya.
"Saya bilang kepada dia (Budi Waseso) bahwa kalau kebijakan korporasi, ya jangan dipidanakan. Itu prinsip yang telah kita pakai dan sesuai dengan aturan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan," kata Jusuf Kalla di kantornya, Kamis, 3 September 2015. "Itu instruksi Presiden lho ya di depan semua kapolda. Kalau ada orang diselidiki, jangan di-expose sampai dengan orang itu terbukti (bersalah)."
Komjen Buwas mengakui adanya telepon Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta dia tak mempidanakan pada kebijakan BUMN. "Saya bilang penegakan hukum adalah penegakan hukum. Apa yang saya lakukan justru menyelamatkan uang negara. Masak dibiarkan dengan alasan BUMN. Saya minta Pak JK membiarkan kasus ini berjalan. Saya akan awasi kasus ini, Bapak akan awasi saya."
Sehari sebelum pencopotannya sebagai Kepala Bareskrim, Komjen Buwas memastikan bahwa penyidik Kepolisian sudah menetapkan satu tersangka dalam kasus itu. "Iya, baru satu itu, tersangkanya berinisal FN," kata Buwas di Bareskrim, Kamis, 3 September 2015. Buwas juga membenarkan FN yang dimaksud adalah Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II Ferialdy Nurlan. "Itu kamu lebih tahu."
Penyidik menduga Ferialdy meneken dokumen kontrak kerja pengadaan crane. Perencanaan proyek itu terbukti tidak sesuai kebutuhan dan ada penggelembungan harga. Dengan ditetapkannya satu tersangka, pemeriksaan saksi dan pengumpulan barang bukti terus dilakukan. "Hari ini ada dua tim yang diturunkan untuk memeriksa pelabuhan di daerah," ucap Buwas ketika itu.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mencopot Komjen Buwas dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim, Jumat, 4 September 2015. Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Anang Iskandar akan diangkat menjadi Kepala Bareskrim. Sebaliknya, Komjen Budi Waseso akan menjadi kepala BNN. Badrodin mengatakan pergantian jabatan untuk perwira tinggi adalah hal yang wajar.
Saat diwawancarai Tempo, Jumat, 4 September 2015, Komjen Buwas membantah pencopotannya terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan crane milik PT Pelindo. "Saya tipe orang yang tidak pernah menghubung-hubungkan permasalahan ini dengan itu. Bagi saya, yang penting bekerja dengan baik dan sesuai dengan aturan. Segala pekerjaan pasti ada konsekuensinya."
MOYANG KASIH DEWIMERDEKA | FAIZ NASHRILLAH | DEWI SUCI RAHAYU | MITRA TARIGAN | BC
Berita Menarik
Dibunuh di Kota Wisata: Karena Nurdin Kesal Nungki Main HP
Alumnus UI Tewas, Jejak Kaki di Balkon Ungkap Kejanggalan
