TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Edi Syahputra Hasibuan, membenarkan pertemuannya dengan Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti kemarin juga membahas pencopotan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Dalam pertemuan yang dihadiri Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, kata dia, Badrodin menyampaikan tiga kandidat pengganti Komisaris Jenderal Budi Waseso.
"Ada tiga calon yang dipilih Dewan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri," kata Edi, saat dihubungi, Jumat, 4 September 2015. Tiga kandidat itu adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Inspektur Jenderal Anang Iskandar, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution, dan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Moechgiyarto.
Menurut dia, Badrodin sebagai Ketua Wanjakti akhirnya menyepakati memilih Anang Iskandar menggantikan posisi Buwas, sebutan Budi Waseso. "Dari sekian nama yang diajukan, dilakukan kajian, dan mungkin itu yang terbaik buat kepolisian saat ini," kata Edi.
Dia menilai mutasi Waseso bertukar posisi dengan Anang merupakan hal wajar. Sebab, adanya berbagai polemik ihwal sepak terjang Waseso selama menjabat Bareskrim sehingga organisasi butuh penyegaran.
Edi yakin Anang cukup pengalamanannya di bidang reserse sehingga bisa mengemban tugas dengan baik. Dia juga yakin Anang bisa memperbaiki hubungan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi serta merangkul BNN.
"Yang penting ke depan bisa bersinergi dengan KPK, kejaksaan, dan BNN. Aparat penegak hukum harus bersatu berantas mafia korupsi dan narkoba," kata dia. Edi berharap Bareskrim nantinya tidak saling melemahkan antar-instansi penegak hukum.
LINDA TRIANITA
Berita terkait
Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
15 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca SelengkapnyaTPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali
2 hari lalu
TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.
Baca Selengkapnya