Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala (kiri), Syafriadi Cut Ali (tengah), dan Hamidah Abdurrahman (kanan). TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Hamidah Abdurrahman mengatakan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso telah memberi penjelasan kepada lembaganya terkait penanganan beberapa kasus yang dianggap mandek. Satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi penjualan kondensat oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).
Hamidah berujar Buwas mengeluhkan penanganan kasus TPPI itu kepada Kompolnas. "Tadi dia mengatakan penyelesaian kasus ini terhambat karena belum menerima laporan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan," kata Hamidah usai bertemu Buwas di Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis, 3 September 2015.
Menurut Hamidah, berdasarkan keterangan Buwas, Kepolisian sudah menyelesaikan seluruh kegiatan penyidikan kasus TPPI. Bahkan berkas kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun masaih ada yang kurang dari penyidikan tersebut, yakni laporan kerugian dari BPKP.
Meski belum ada perhitungan nilai kerugian negara dari BPKP, kata Hamidah mengutip penjelasan Buwas, unsur formal korupsi dalam kasus TPPI sudah terpenuhi, yakni ada penyalahgunaan wewenang atau jabatan.
Proyek ini bermula ketika Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menunjuk langsung penjualan kondesat bagian negara kepada PT TPPI pada 2009. Tindakan ini dinilai melanggar keputusan Badan Pelaksana Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-50 tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjual Minyak Mentah Bagian Negara.
Hingga Maret 2010, proses penjualan konndensat oleh TPPI ini justru mengakibatkan terjadinya piutang sekitar US$ 160 juta atau Rp 2 triliun. Namun proses penjualan kondensat tersebut tetap dilanjutkan hingga piutang makin membengkak.
