TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana mengadakan sidang kabinet maraton di Istana Bogor. Tak tanggung-tanggung, Jokowi meminta para menterinya menyiapkan diri untuk rapat selama tiga hari berturut-turut itu.
Salah satu fokus pembahasannya adalah mengenai perbaikan 154 perundang-undangan yang dianggap menghambat kinerja pemerintah. "Rapatnya mulai besok, kami akan melakukan penyempurnaan undang-undang. Ini untuk meningkatkan serapan anggaran," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 2 September 2015.
Tak cuma menyempurnakan undang-undang, Pramono mengatakan, Presiden juga meminta Menteri Dalam Negeri menerapkan hadiah atau reward serta hukuman atau punishment bagi daerah dengan penyerapan anggaran tertinggi dan sebaliknya.
Salah satu sanksi yang mungkin diberikan adalah penghentian pemberian Dana Alokasi Khusus serta pemotongan insentif. Sanksi lain adalah daerah dengan serapan rendah tak akan lagi mendapatkan transfer daerah berupa uang kas, melainkan surat uang.
Hari ini, Presiden Joko Widodo menggelar rapat kabinet yang membahas penyederhanaan aturan ekonomi. Dia meminta jajaran Kabinet Kerja segera menggodok seluruh regulasi yang dianggap tak memberikan iklim investasi yang baik bagi para investor. Jokowi mengatakan saat ini masih ada 110 regulasi yang belum mendukung kemudahan investasi.
Jokowi juga mengimbau lembaga atau kementerian terkait segera merevisi undang-undang yang berhubungan dengan investasi. Jokowi menolak adanya pembuatan undang-undang baru yang diserahkan atau disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
