TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta jajaran Kabinet Kerja segera menggodok seluruh regulasi yang dianggap tak memberikan iklim investasi yang baik bagi para investor. Jokowi mengatakan saat ini masih ada 110 regulasi yang belum mendukung kemudahan investasi.

"Saya mendengar kemarin sudah terkumpul 110 regulasi yang tak memberikan iklim usaha baik. Saya harapkan dalam pekan ini bisa mengadakan pertemuan seharian penuh tak pulang di Bogor untuk menyelesaikan ini," kata Jokowi dalam pembukaan sidang paripurna kabinet, di Kantor Presiden, Rabu, 2 September 2015.

Jokowi ingin semua regulasi itu dikaji. "Karena kalau tidak, pergerakan dunia usaha akan sulit mengeluarkan modalnya dalam investasi dan arus modal ke dalam terlambat," ujarnya.

Jokowi juga mengimbau lembaga atau kementerian terkait untuk segera merevisi undang-undang yang berhubungan dengan investasi. Jokowi menolak adanya pembuatan undang-undang baru yang diserahkan atau disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Saya ingin revisi undang-undang yang menghambat atau apa pun, baik barang atau pun jasa usaha," ujarnya. "Saya harap undang-undang baru agak direm, tapi revisi yang diperlukan agar segera dilakukan. Saya harapkan bulan ini sudah tahu mana yang akan dibawa ke Dewan untuk direvisi," kataya.

Salah satu revisi yang paling difokuskan Jokowi adalah amandemen Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

REZA ADITYA