Pesaing Risma Digugurkan, PAN dan Demokrat Temui KPU

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 1 September 2015 16:23 WIB

Pasangan bakal calon walikota dan calon wakil walikota, Rasiyo (kiri) dan Dhimam Abror Djuraid (kanan) saat akan mendaftar dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran Pilkada 2015 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, 11 Agustus 2015. Pasangan yang di usung oleh koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. FULLY SYAFI

TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat hari ini mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mengadukan keputusan KPUD Surabaya yang membatalkan pasangan calon mereka, Rasiyo-Dhimam Abror. "Kami mempertanyakan apakah masalah-masalah yang sifatnya teknis menggugurkan hal substantif," kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Suparno, Selasa, 1 September 2015, di KPU, Jakarta.

Sebelumnya, pasangan Rasiyo-Dhimam Abror digugurkan sebagai calon kepala daerah karena masalah administrasi. KPUD Surabaya menyatakan surat scan rekomendasi awal berbeda dengan surat rekomendasi kedua yang diserahkan ke KPUD Surabaya.

Namun pihak PAN menegaskan bahwa surat yang diserahkan sah. "Yang tahu kan kita, DPP PAN. Tanda tangannya sendiri mengatakan bahwa itu asli," ujar Ketua Tim Pilkada DPP PAN Asman Abnur.

Sedangkan untuk surat tunggakan pajak Dhimam Abror, DPP PAN tidak mengetahui secara jelas. “Silakan tanya ke pasangan calon yang bersangkutan. Karena itu adalah hal yang sangat teknis dan mestinya adalah kewajiban yang bersangkutan untuk memenuhi," tutur Asman.

DPP PAN meminta kepada KPU untuk tidak menafikan hal-hal substansial karena kekurangan teknis. PAN dan Partai Demokrat berupaya memperjuangkan agar pihaknya tetap dapat mengikuti pilkada Surabaya.

PAN diwakili Sekjen DPP PAN Eddy Suparno dan Ketua Tim Pilkada DPP PAN Asman Abnur hadir sekitar pukul 11.00 di KPU bersama Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan juru bicara DPP Partai Demokrat, Imelda Sari. Mereka sebelumnya menghadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membicarakan masalah yang sama.

NIBRAS NADA NAILUFAR

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

58 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya