TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang sejumlah tokoh untuk diskusi soal rencana strategis KPK periode mendatang. Salah satu yang diajak diskusi ialah Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini soal renstra kami untuk empat tahun ke depan, 2015-2019. Kami sudah harus menyiapkan diri sejak sekarang," kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain di teras kantornya, Selasa, 1 September 2015.

Menurut Zulkarnain, renstra KPK harus disinergikan dengan strategi nasional. Agar tak melenceng dan bisa meningkatkan kinerja komisi, Zulkarnain menyebut lembaganya mengajak bicara beberapa tokoh. "Kami mengundang pakar yang berpengalaman di lembaga publik," ucapnya.

Zulkarnain enggan menyebut siapa saja tokoh yang diajak bicara KPK soal renstra. Hasil diskusi itu pun belum selesai, karena diskusi baru dimulai.

Kuntoro menuturkan menyarankan KPK memperbaiki koordinasi antarlembaga. Positioning KPK sebagai lembaga antikorupsi, menurut dia, harus dipertegas. Kuntoro enggan mengakui saran itu sebagai upaya menghindari kriminalisasi terhadap pimpinan KPK yang sering terjadi. "Ini menyentuh kriminalisasi, tapi itu bukan bidang saya. Saya soal pengorganisasiannya saja," ujar Menteri Pertambangan dan Energi era Presiden Soeharto tersebut.

Kuntoro menyebut positioning KPK sudah kokoh, meskipun ada dua lembaga penegak hukum lain yang memiliki kewenangan sama, yakni kepolisian dan kejaksaan. Namun positioning itu kemudian harus memetakan dirinya dalam posisi yang lebih tepat. "Agar tak mudah ditarik ke wilayah friksi. Ini paling penting," ujar eks Direktur Perusahaan Listrik Negara itu.

Kuntoro tak setuju KPK serampangan ingin membuka cabang perwakilan di banyak daerah. Meskipun banyak kepala daerah tersangkut korupsi, menurut dia, sistem KPK harus diperkuat terlebih dahulu sebelum membuka cabang.

MUHAMAD RIZKI