Anggota kepolisian mengamankan kotak suara saat melakukan simulasi pengamanan pilkada serentak di Parkir Timur Senayan, Jakarta, 6 Agustus 2015. Simulasi dilaksanakan sebagai persiapan pengamanan pilkada yang akan digelar pada bulan Desember mendatang. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
TEMPO.CO, Kupang – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigadir Jenderal Endang Sunjaya mengeluhkan ketiadaan dana pengamanan pemilu kepala daerah (pilkada) sehingga harus menggunakan dana kontijensi.
"Anggaran tidak didukung APBD, sehingga kami harus gunakan dana kontijensi," kata Endang kepada wartawan di Kupang, Kamis, 27 Agustus 2015.
Menurut dia, anggaran pilkada disalurkan langsung ke kepolisian resor yang daerahnya menggelar pilkada. Namun, untuk pengamanan, harus ada back up dari anggota dari Polda NTT.
Saat penetapan dan penarikan nomor urut pasangan calon, Polda NTT menerjunkan 588 personel untuk pengamanan menggunakan dana kontijensi sebesar Rp 600 juta. Dengan pengiriman personel itu, dana kontijensi di Polda NTT hanya tersisa Rp 1 miliar. Karena itu, pihaknya akan memprioritaskan pengamanan di daerah-daerah yang berpotensi konflik.
Dia menuturkan, untuk pengamanan pilkada, pihaknya telah menyiagakan 3.772 personel di delapan kabupaten yang menggelar pilkada dan bawah kendali operasi (BKO) dari Polda NTT sebanyak 588 personel. "Belum lama kami kerahkan untuk amankan pilkada di Manggarai Barat dan Ngada," ucapnya.
Dalam pendaftaran pasangan calon kepala daerah, kantor KPU Manggarai Barat sempat dirusak masa pendukung pasangan calon. "Kami kecolongan waktu terjadi perusakan di Manggarai Barat," ujarnya.
