TEMPO Interaktif, Palembang:Gubernur Sumatera Selatan Syarial Oesman meminta semua pihak untuk memperhatikan keberlangsungan operasional PT Pusri sebagai aset daerah terkait menurunnya pasokan gas dari PT Petamina sehingga produksi pabrik pupuk tersebut berkurang.?Persoalan PT Pusri ini bisa diselesaikan dengan cara negosiasi. Saya sendiri nanti yang akan menggedor Pertamina dan PGN agar memenuhi permintaan gas Pusri,? kata Syahrial. Untuk itu, lanjut Syahrial, dirinya akan segera melakukan pertemuan dan meminta agar pasokan dan permintaan gas ke PT Pusri dapat berjalan normal.Sebelumnya, Direktur PT Pusri Dadang Heru Kodri mengakui kekhawatiran kolapsnya pabrik pupuk urea terbesar itu akibat tidak ada jaminan pasti pasokan gas alam. Menurutnya, pabriknya bisa saja kolaps dalam waktu singkat, entah itu dalam waktu tiga tahun, empat tahun, atau lima tahun ini. Tidak perlu menunggu 15 tahun lagi.Kebutuhan gas PT Pusri untuk empat pabrik per hari mencapai 225 mmscfd (million metric standar cubic feet per day). Hal ini dituangkan dalam MoU (memorandum of understanding) dengan pihak PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran (UPms) II, sebagai pemasok tunggal.Sepuluh bulan terakhir PT Pertamina mengurangi pasokan gas dari jumlah yang tertera dalam MoU tersebut. Kondisi itu mengakibatkan produksi PT Pusri menurun dari 100 persen menjadi 82 persen.Akibat lanjutan dari kurangnya pasokan gas, naiknya harga gas, dan berkurangnya produksi PT Pusri, menyebabkan pabrik pupuk ini harus menanggung kerugian hingga Rp 2 triliun per tahun.arif ardiansyah
Berita terkait
Pemerintah Didorong Segera Rampungkan Revisi UU Migas
3 Oktober 2017
Pemerintah diminta segera mengambil sikap ihwal revisi Undang-undang Minyak dan Gas. Pengurus Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Migas Bambang Dwi Djanuarto?menilai pemerintah kurang responsif dalam menyelesaikan revisi UU Migas.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Migas Akan Atur Badan Usaha Khusus Migas
19 Februari 2017
Badan Usaha Khusus ini, menurut Kurtubi, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.
Baca SelengkapnyaIni Kewenangan Pemerintah Daerah di Wilayah Blok Migas
18 Januari 2017
Pemerintah daerah harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan.
Baca SelengkapnyaKrisis Energi 2025, DPR Didesak Rampungkan Revisi UU Migas
22 November 2016
DPR diharapkan sudah membuat rancangan revisi Undang-undang Migas sebelum masa sidang berakhir.
Baca SelengkapnyaMigas: Pemerintah Bebankan Pajak di Kegiatan Eksploitasi
29 Agustus 2016
Pemerintah ingin membebankan pajak hanya pada kegiatan eksploitasi melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan DPR Didesak Revisi UU Migas
20 Agustus 2016
Pengelolaan migas seharusnya terlebih dahulu diberikan kepada Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
Baca SelengkapnyaPerubahan Beleid Gas, Tata Niaga Gas Jalan di Tempat
3 Agustus 2016
Perubahan beleid tata kelola gas belum menunjukkan perkembangan
Baca SelengkapnyaKPK Minta Jokowi Revisi UU Tata Kelola Migas
13 Januari 2016
KPK telah mengirimkan surat rekomendasi revisi UU Tata
Kelola Migas dan Kontrak Kerja Sama kepada Presiden pada 16
Desember 2015.
Reformasi Kelembagaan Tata Kelola Migas
10 Juli 2015
Mengesahkan undang-undang baru sebagai pengganti atau revisi UU Minyak Bumi dan Gas (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 adalah hal mendesak yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dan DPR pada akhir tahun ini. Mengingat undang-undang ini telah mengalami tiga kali uji materi Mahkamah Konstitusi (2003, 2007, dan 2012), di mana Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pembatalan banyak pasal dari undang-undang tersebut.
Baca SelengkapnyaFaisal Basri Usulkan Tiga Kaki Pengelolaan Migas
22 Mei 2015
SKK Migas harus badan khusus yang tidak bisa diintervensi pemerintah. Bahan untuk RUU Migas.
