TEMPO.CO , Jakarta:Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigadir Jenderal Basaria Panjaitan mengkritisi lembaga antirasuah yang mengedepankan fungsi penyidikan dan penuntutan. Menurut Pengajar Sekolah Tinggi Pimpinan Polri itu, tugas KPK adalah koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya serta monitoring.
"Maka gagasannya KPK menjadi pusat informasi tindak pidana korupsi di Indonesia," kata Basaria saat wawancara terbuka seleksi calon pimpinan KPK di kantor Sekretariat Negara, Senin, 24 Agustus 2015.
Dia mempunyai gagasan seluruh penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dilakukan kepolisian dan jaksa. Tugas KPK hanya mengumpulkan data penanganan kasus yang dilakukan polisi dan jaksa di seluruh Indonesia.
Basaria mengatakan ada dua fungsi yang harus dilakukan KPK. Pertama, sebagai triger mechanism atau pemacu dan penggerak instansi seperti kepolisian dan kejaksaan. Kedua, KPK fungsinya melakukan supervisi. Seharusnya, kata Basaria, KPK mendorong kinerja polisi dan jaksa yang dianggap kurang efektif dan efisien.
"Inilah menurut saya kurang dilaksanakan KPK. Sehingga terjadi singgungan antara polisi dan jaksa," ujarnya.
Menurut Basaria, KPK seharusnya berfungsi sebagai Tut Wuri Handayani. Artinya, mempersilakan polisi dan kejaksaan melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara benar. Pada saat komisi antirasuah melihat ada sesuatu yang tidak tepat penanganan yang dilakukan polisi dan jaksa, Basaria menganggap KPK baru bisa mengambil alih.
Hari ini, panitia seleksi menggelar tes wawancara bagi calon pimpinan KPK. Pada hari pertama, panitia mewawancarai tujuh peserta termasuk Basaria. 11 kandidat lainnya mendapat giliran pada Selasa dan Rabu. Seleksi wawancara ini nantinya disusul dengan tes kesehatan.
Ini merupakan rangkaian akhir dari seleksi yang dimulai sejak dua bulan lalu. Panitia akan memilih delapan dari 19 nama yang lolos tes tahap akhir ini. Delapan nama itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Jokowi akan meneruskan nama-nama ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan bersama dua calon yang dipilih pada periode sebelumnya, yakni Robby Aryabrata dan Busyro Muqoddas. Nantinya, DPR akan memilih 5 nama sebagai pemimpin KPK periode 2015-2019.
