Menteri Tjahjo Pimpin Upacara di Perbatasan Long Nawang  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Senin, 17 Agustus 2015 14:12 WIB

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, beri keterangan pers terkait kebijakan dan agenda prioritas Kemendagri, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 6 Januari 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Malinau - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memimpin upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-70 di perbatasan Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Daerah itu berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia.

Tjahjo tiba di Long Nawang pukul 09.30 menggunakan pesawat dari Tarakan. Tjahjo disambut upacara adat Dayakenya sebagai simbol rasa syukur dan sukacita atas kedatangannya. "Setelah 70 tahun merdeka, akhirnya Long Nawang dikunjungi oleh menteri," ujar pembawa acara, Senin, 17 Agustus 2015.

Setelah melewati serangkaian upacara adat, Tjahjo beristirahat sejenak di rumah kepala adat, Ibau Ala. Kemudian, tepat pukul 10.00, Tjahjo memimpin upacara. Ribuan warga dari berbagai kecamatan di Malinau turut serta dalam upacara tersebut. "Upacara di perbatasan adalah bukti negara hadir," kata Tjahjo saat memberi amanat upacara.

Upacara berlangsung khidmat. Tjahjo mengaku kagum dengan kemeriahan dan kekompakan yang ditunjukkan para pengisi acara. Persiapan acara ini dilakukan sejak Juni lalu. Puluhan warga desa dilibatkan dalam rangkaian kegiatan. Tak hanya memimpin upacara, Menteri Tjahjo juga diberi gelar kehormatan Lancau Ingan.

Seusai upacara, Tjahjo mengelilingi lapangan untuk menyalami para peserta, mulai siswa sekolah dasar sampai prajurit TNI. Momen tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berfoto bersama Tjahjo.

Tjahjo berharap langkahnya dapat diikuti menteri-menteri lain pada upacara peringatan kemerdekaan RI pada tahun-tahun berikutnya. "Saya inginnya, satu perbatasan, satu menteri, supaya masyarakat perbatasan merasakan konsep negara hadir," tuturnya.

TIKA PRIMANDARI




Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

10 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

14 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

51 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

57 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya