TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan hasil audit Sekretariat Negara kepada Kejaksaan Agung. Menurut Ketua BPK, Anwar Nasution, dari hasil audit terungkap indikasi penyimpangan dalam pengelolaan aset milik Sekretariat Negara. "Lihat itu, Senayan berubah fungsi, tadinya tempat olah raga menjadi tempat komersial. Hari minggu orang ingin olah raga, jalan ditutup," kata dia seusai rapat koordinasi soal rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias di kantor presiden, Selasa (15/11).Penyimpangan lain adalah adanya peralihan kepemilikan aset-aset. Ada aset yang semula milik negara, kata Anwar, kemudian menjadi kavling para pejabat dan anggota keluarganya. "Ini kan sudah jelas sekali ada sesuatu yang tidak benar terhadap penyelesaian aset ini," ujar Anwar. Ia membenarkan, audit terhadap aset Sekretariat Negara di kawasan Gelora Senayan, juga termasuk lahan yang menjadi Hotel Hilton dan Hotel Mulia Senayan. "Itu lah, siapa yang punya sekarang, bagaimana sewa-nya," ujarnya memberi contoh.Dari aset-aset Sekretariat Negara yang diaudit BPK, menurut Anwar, yang paling tidak kooperatif adalah Kemayoran. Hal itu terkait penyediaan dokumen, dan tidak mau memberikan tanggapan pada hasil audit BPK. Akhirnya, audit terpaksa dihentikan dan dilaporkan ke pemerintah, penerima hasil audit (kejaksaan) bahwa hasil audit belum mendapat tanggapan dari auditee (pihak yang diaudit).Dimas Adityo