TEMPO.CO, Bandung - Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Barat meringkus delapan tersangka kasus penipuan penerimaan calon pegawai negeri sipil di Jawa Barat. Dari tangan para tersangka, polisi menyita aset barang seharga Rp 9 miliar yang diduga didapatkan dari hasil memperdaya ribuan orang dengan iming-iming diterima sebagai pegawai negeri.

"Sementara ini para tersangka dijerat pasal penipuan dan pemalsuan dokumen. Nanti kita kembangkan ke arah pencucian uang, karena para tersangka telah mengkonversi uang hasil penipuan ke sejumlah barang," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Sulistio Pudjo kepada wartawan, Sabtu, 15 Agustus 2015.

Modus yang dilakukan para tersangka adalah mengiming-imingi masyarakat diterima sebagai pegawai negeri sipil tanpa harus ikut tes. Aksi tersebut telah dilakukan para tersangka sejak 2010. Dalam kurun waktu lima tahun, tersangka berhasil memperdaya lebih dari seribu orang di sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Barat. "Masyarakat yang berhasil ditipu oleh tersangka mengeluarkan uang sebesar Rp 45-150 juta," katanya.

Pudjo mengatakan modus penipuan yang mereka lakukan terbilang sangat profesional. Mereka melibatkan sejumlah agen di setiap wilayah untuk mengiming-imingi masyarakat agar mengikuti penerimaan CPNS. "Sistemnya persis dengan cara multi-level marketing (MLM)," tuturnya.

Selain itu, dalam menjalankan modus, mereka membuat surat-surat dan dokumen palsu Badan Kepegawaian Nasional (BKN) wilayah Jawa Barat. "Media pemalsuan ini dijadikan modus untuk penipuan. Mereka mengeluarkan surat keputusan. Mereka mengambil logo dan barcode BKN dari Internet. Kemudian dituangkan dalam suatu produk yang murni dibuat oleh tersangka untuk membuat yakin para korban," ucapnya.

Kasus ini terkuak setelah ratusan korban mendatangi kantor wilayah Badan Kepegawaian Nasional Wilayah Jawa Barat dan Banten, Rabu, 29 Juli 2015, untuk menyerahkan persyaratan administrasi setelah mereka dinyatakan diterima sebagai pegawai negeri sipil oleh para tersangka.

Kedatangan mereka ke kantor BKN berdasarkan undangan dari para tersangka. Namun undangan tersebut seakan menjadi bumerang bagi para tersangka setelah pihak BKN menjelaskan kepada korban bahwa tahun ini pemerintah melakukan moratorium penerimaan PNS. Korban yang merasa tertipu langsung melaporkan kejadian ini ke Polrestabes.

Salah satu korban yang diwawancarai Tempo pada 28 Juli 2015 mengatakan ia telah mengeluarkan uang sebesar Rp 450 juta untuk mendaftarkan tiga anggota keluarganya. Awalnya, ia tidak merasa curiga lantaran sebelumnya anggota keluarga mereka pernah mengikuti tes calon PNS.

"Ya, awalnya enggak curiga. Soalnya saya pernah ikut test PNS tahun kemarin," kata korban yang enggan disebutkan namanya.

IQBAL T. LAZUARDI S.