Aktivis Antikorupsi Minta 4 Nama Calon Pimpinan KPK Dicoret

Reporter

Sabtu, 15 Agustus 2015 04:54 WIB

Pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantar berkas pendaftaran di Ruang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 23 Juni 2015. Pendaftaran Calon Pimpinan KPK akan ditutup besok 24 Juni 2015. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO , Makassar: Anti Corruption Committee Sulawesi Selatan dan Transparency International Indonesia meminta panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mencoret empat nama dari 19 nama yang dinyatakan lolos seleksi. "Keempat orang itu dicurigai memiliki aliran dana tak wajar di rekeningnya," kata Wakil Ketua ACC, Abdul Kadir Wokanubun, Jumat, 14 Agustus.

Kadir menuturkan temuan itu berdasarkan hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Keempat orang itu terindikasi memiliki kadar penyimpangan yang sangat jelas sehingga bila mereka diloloskan maka kinerja panitia seleksi akan tuai sorotan.

Menurut Kadir, panitia harus menjelaskan secara terbuka ke publik tentang alasan mereka meloloskan calon pimpinan KPK tersebut. Termasuk alasan mengeyampingkan temuan PPATK dan temuan masyarakat sipil.

Kadir mengatakan para pimpinan KPK harus betul-betul bersih dan komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu tidak berafiliasi baik ke kelompok partai politik, bisnis, dan kelompok-kelompok lainnya yang rentan terjadinya konflik kepentingan. "Pansel harus lebih hati-hati menyeleksi para capim KPK," kata Kadir.

Peneliti ACC Sulawesi Selatan, Wiwin Suwandi menambahkan dari hasil seleksi sementara, ada kecenderungan pihak panitia tengah terjebak dalam skenario pelemahan KPK dengan memasukkan orang yang bermasalah. Slogan independensi, transparansi, akuntabel, dan bersih dari pesanan pihak tertentu, harus dilaksanakan panitia.

Panitia, kata dia, semestinya bisa mengerti keresahan publik. Pemberantasan korupsi ini tidak boleh dipertaruhkan di meja perjudian kekuasaan untuk memenangkan dan menguntungkan pihak tertentu yang akan menggerogoti kelembagaan dan kinerja KPK. "Pansel harus lebih profesional dalam bekerja dengan memangkas orang-orang titipan," ujar dia.

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Destry Damayanti, menanggapi positif kritikan yang dilayangkan para pegiat anti korupsi tersebut. "Ini akan jadi bahan pertimbangan kami," kata Destry kepada Tempo via seluler.

Destry menuturkan terkait adanya temuan PPATK itu, pihaknya masih akan melakukan pendalaman. Menurut Destry, bisa saja dana itu diperoleh dari hasil yang wajar seperti bisnis atau usaha lainnya. Dia menjamin panitia akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghasilkan pimpinan KPK yang bersih sesuai keinginan publik. "Proses seleksi masih berjalan," ujar dia.

AKBAR HADI

Berita terkait

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

21 menit lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

6 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

9 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

21 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

21 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

23 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

23 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya