TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Divisi Hukum dan Peradilan Monitoring Indonesia Corruption Watch Laola Easter mendesak Menteri Hukum dan HAM menjamin transparansi dalam pemberian remisi dasawarsa. "Para narapidana yang diusulkan menerima remisi dasawarsa perlu dipublikasikan melalui media daring, tak hanya di lingkungan lembaga pemasyarakatan," kata Laola dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Agustus 2015.

Transparansi itu, kata Laola, diperlukan agar publik dapat mengontrol proses pemberian remisi tersebut. Menurut dia, semangat kemerdekaan Indonesia akan tercoreng jika para koruptor bisa memperoleh remisi dengan mudah.

Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, Kementerian Hukum dan HAM berencana memberikan remisi dasawarsa kepada seluruh narapidana, termasuk narapidana korupsi. Remisi dasawarsa adalah remisi yang diberikan secara cuma-cuma pada narapidana setiap sepuluh tahun.

Pemberian remisi dasawarsa tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Pengurangan Hukuman Istimewa pada Hari Dwi Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI. Keputusan presiden itu dikecualikan atas narapidana yang divonis seumur hidup, divonis mati, dan melarikan diri. Ketentuan pengurangan masa pidana sebesar seperduabelas dari total masa pidana dengan pengurangan maksimal sebanyak tiga bulan bagi napi dengan pidana tiga tahun ke atas.

Menurut Laola, pemberian remisi dasawarsa bukan berarti dapat dilakukan tanpa syarat sama sekali. "Beberapa syarat sepatutnya harus tetap diberlakukan terhadap tindak-tindak pidana luar biasa, seperti korupsi, terorisme, narkotik, kejahatan HAM berat, dan transnasional, sebagaimana diatur dalam PP 99/ 2012," ujar dia.

Laola meminta pemerintah menerapkan semua syarat yang termaktub dalam PP 99/2012, terutama dalam hal pemberian remisi. Remisi bagi napi korupsi, kata dia, harusnya merujuk pada syarat-syarat dalam PP tersebut, seperti bersedia menjadi justice collaborator, sudah melunasi pidana pengganti dan denda, serta mendapat pertimbangan tertulis dari lembaga yang menangani perkaranya

Seperti diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Akbar Hadi menyebut sebanyak 118 ribu narapidana di Indonesia akan menerima remisi istimewa pada peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA