TEMPO.CO, Sumenep - Sudah hampir dua pekan Pulau Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, gelap gulita. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Masalembu tidak lagi menyala akibat kekurangan pasokan bahan bakar solar.

"Kalau malam, Masalembu seperti pulau mati," kata Aqidatul Awwami, warga Pulau Masalembu, Rabu, 12 Agustus 2015.

Untuk memenuhi kebutuhan listrik, kata Aqida, warga yang tergolong mampu terpaksa menggunakan mesin genset yang dibeli secara pribadi. Sedangkan warga lainnya kembali menggunakan lampu minyak tanah. "Bahkan dua desa di Masalembu, yaitu Desa Masalima dan Masa Kambing, sama sekali tanpa penerangan," ujarnya.

Menurut Aqida, kelangkaan BBM itu juga menyebabkan nelayan tidak bisa melaut setiap hari. Sebab, harga bensin dan solar di tingkat eceran mencapai Rp 15 ribu per liter. "Karena langka BBM, semua sektor terganggu, guru tidak mengajar karena sulit dapat bensin," ujarnya.

Anggota DPRD Sumenep asal Masalembu, Darul Hasyim, membenarkan pernyataan Aqida. Namun, kata dia, kelangkaan BBM di Masalembu bukan karena kurangnya pasokan dari Pertamina, melainkan lantaran rekanan Pertamina, yakni Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) Masalembu, tidak bisa menebus jatah BBM dari Pertamina akibat kurang modal. "Pemodal banyak mencabut dananya karena masalah kepercayaan kepada pengelola APMS," katanya.

Perihal matinya PLTD, kata Darul, terjadi setelah warga yang ditunjuk mengelola PLTD ditangkap polisi atas kasus penggunaan BBM bersubsidi untuk keperluan industri. "Jadi BBM untuk PLTD ternyata digunakan yang subsidi, harusnya nonsubsidi," tuturnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep mengubah pola pengelolaan PLTD Masalembu saat ini karena amburadul. Sejak dioperasikan pada 2013, pemerintah Sumenep menunjuk Forpimka Masalembu sebagai pengelola. Namun, anehnya, kata Darul, Forpimka malah melempar lagi pengelolaan PLTD kepada perseorangan, bukan perseroan.

"Pemkab Sumenep dan Pertamina sebaiknya duduk bersama untuk meyamakan persepsi atas legalitas penggunaan BBM subsidi dan industri untuk PLTD Masalembu," katanya.

MUSTHOFA BISRI