RESHUFLLE KABINET: Ada 3 Nama Menteri Terancam

Reporter

Rabu, 12 Agustus 2015 07:45 WIB

Tedjo Edhy Purdijatno. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kabar Presiden Joko Widodo akan segera merombak jajaran kabinetnya kembali berembus kencang. Apalagi Selasa malam, 11 Agustus 2015, Jokowi memanggil sejumlah menteri ke kantornya secara mendadak. Menteri yang dipanggil itu merupakan menteri yang paling disorot dan diminta sejumlah kalangan dicopot dari kabinet. Sejumlah sumber Tempo di Istana menyebut kemungkinan reshuffle bisa diumumkan hari ini, Rabu, 12 Agustus 2015.

Sebelumnya, Jokowi juga mengaku sudah mengantongi nama-nama menteri yang kinerjanya dianggap buruk. Nama sejumlah menteri yang memiliki rapor merah ini disebut-sebut masuk bursa reshuffle. Ada yang kabarnya dicoret dari kabinet, tapi ada menteri yang hanya bertukar posisi. Ini sebagian menteri yang berpeluang dicopot atau dirotasi

1. Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Tedjo pernah ditegur Jokowi lantaran mengeluarkan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi kekanak-kanakan. Ia juga menuding massa yang mendukung KPK merupakan rakyat tidak jelas. Pernyataan Tedjo ini menuai kritik dari masyarakat, terutama para netizen. Partai oposisi mendesak agar Jokowi mencoret Tedjo.

Saya sudah melaporkan semua evaluasi dan rapor menteri terkait. Selebihnya ya terserah Presiden saja,” kata Tedjo, 20 Juni lalu. (Baca juga: RESHUFLLE KABINET: 4 Menteri Ini Dipanggil Presiden Jokowi)

2. Rachmat Gobel, Menteri Perdagangan

Presiden Joko Widodo disebut-sebut marah lantaran Menteri Perdagangan Rachmat Gobel tak memberi laporan adanya kenaikan harga beras hingga menjadi Rp 10.300 per kilogram. Kemarahan itu disampaikan Jokowi ketika rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, 15 Maret lalu. Kasus beredarnya beras plastik di Bekasi, yang belakangan dianggap tak terbukti, juga sempat membuat Jokowi marah. Rachmat Gobel juga disebut bertanggung jawab atas lamanya dwelling time atau waktu kontainer berada di pelabuhan sebelum memulai perjalanan darat.

"Kita sudah maksimal, tidak bisa melakukan perubahan dalam waktu tiga sampai enam bulan,” kata Gobel, awal Mei lalu.

3. Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil

Sejumlah partai koalisi dan oposisi pemerintah menilai Sofyan kurang cakap memimpin tim ekonomi. Koordinasi tim ekonomi juga dianggap kurang berjalan sehingga serapan dana untuk proyek infrastruktur tersendat.

"Kalau saya tak populer dan di reshuffle, tak ada masalah," ‎ kata Sofyan, kemarin.

Baca juga:
Kalla: Reshuffle Kabinet Akan Bawa Perbaikan
RESHUFFLE KABINET: Calon Menteri Baru Tiba di Istana Negara
Rachmat Gobel Pamitan Sejak Pagi

Anton A | Ananda Teresia

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

1 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

11 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

11 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

13 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

18 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

20 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

21 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

21 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

22 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya