Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menjawab pertanyaan awak media, di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, 26 Mei 2015. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membela kebijakannya yang mengizinkan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan berpoligami. Dia mengatakan bahwa izin berpoligami bagi pegawai negeri sipil di instansinya tak mudah. Ada beberapa persyaratan berat yang harus dipenuhi. "Syaratnya, misal, istri tidak bisa memenuhi kewajiban lahir batin. Itu pun harus seizin istri," kata Ryamizard usai menghadiri peringatan Hari Veteran Nasional di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2015. Jika tak mendapatkan restu dari istri, Kementerian tak akan memberikan izin. "Pada dasarnya tak boleh, syaratnya banyak. Makanya jangan dihilangkan komanya." Kementerian Pertahanan mengeluarkan surat edaran yang menyatakan mulai medio Juli 2015, seluruh pegawai negeri sipil laki-laki di lingkungan Kementerian itu diperbolehkan menikah dengan lebih dari satu orang istri atau poligami. Surat edaran bernomor SE/71/VII/2015 itu ditandatangani perwakilan Sekretaris Jenderal Brigadir Jenderal TNI Sumardi pada 22 Juli 2015.
Dalam surat itu disebutkan bahwa pada dasarnya setiap pegawai, baik laki-laki dan perempuan, hanya diizinkan menikah dengan seorang suami atau istri. Namun pada Nomor 2 ayat b terdapat pengecualian bagi pegawai laki-laki. Ayat tersebut menyatakan suami dapat memiliki lebih dari satu istri (poligami) apabila tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianutnya serta memenuhi paling sedikit satu syarat alternatif.
Menurut Ryamizard, surat edaran yang belakangan ini menjadi perbincangan publik bukan hal yang baru. "Itu sudah dari dulu, bukan klausul baru," kata dia. Dia bahkan berjanji akan langsung memecat PNS beristri dua yang tak sesuai peraturan.
Surat itu, kata dia, dikeluarkan dengan dasar banyaknya PNS yang ketahuan beristri dua. Dia mengklaim bahwa para PNS tersebut juga telah diberhentikan. Bahkan sejak menjabat menjadi menteri, Ryamizard mengaku sudah melakukan beberapa kali pemecatan berkaitan dengan hal tersebut.
Namun saat ditanya berapa PNS yang sudah dipecat karena beristri dua, dia enggan menjelaskannya. "Enggak usah saya kasih tahu. Seharusnya yang ngomong masalah seperti ini bukan saya. Saya bukan Ketua MUI. Saya ngomong masalah pertahanan negara dan alutsista."
