TEMPO.CO, Jakarta - Perkara calon tunggal di dua daerah di Jawa Timur ternyata sudah diprediksi Ketua Umum Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mega bahkan sudah berpesan khusus soal kemungkinan permainan politik yang terjadi di Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan.

Saat berkunjung ke Surabaya pekan lalu, Megawati pernah membicarakan ini dengan sejumlah politikus PDIP. Termasuk kandidat calon kepala daerah, salah satunya Wali Kota Tri Rismaharini. "Bu Mega pernah berpesan kepada Giyanto, anggota DPRD Jawa Timur, agar menyelesaikan urusan di Pacitan," kata Risma dalam perbincangan dengan Tempo di Jakarta, Kamis, 6 Juli 2015. (Baca: Jika Pilkada Ditunda, Risma Antara Kehendak Tuhan dan Kepengin)

Menurut Risma, kepada salah satu kadernya itu, Megawati berpesan agar urusan pencalonan PDI Perjuangan di Pacitan, "Jangan sampai berantakan."

Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan hingga batas akhir pendaftaran memang masih memiliki satu pasangan calon kepala daerah. Di Surabaya, calon inkumben yang diajukan PDIP tidak memiliki lawan tanding. Adapun di Pacitan, calon inkumben yang diusung Partai Demokrat juga tak memiliki penantang. Akibatnya, pemilihan di kedua daerah ini berpotensi diundur. (Baca: EKSKLUSIF: Abror Tetap Maju Tantang Risma di Pilkada 2017)

Seorang sumber Tempo menuturkan sebenarnya pengurus pusat partai sudah bersepakat untuk menyediakan lawan bagi inkumben di daerah ini. Artinya, PDI Perjuangan mengajukan calon untuk melawan kader Demokrat di Pacitan.

Sebaliknya, Partai Demokrat juga berkoalisi menantang Risma di Surabaya. Namun kesepakatan ini buyar setelah wakil kepala daerah di dua wilayah itu tak menampakkan batang hidung saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. "Ini ada pemain di daerah yang mengambil keuntungan," ujar sumber Tempo. (Baca: Penantang Risma Rilis Kronologis 'Drama' di KPU Surabaya)

Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Nurpati membantah informasi yang menyebutkan Partai Demokrat dan PDIP telah bersepakat untuk saling mengajukan calon kepala daerah untuk pilkada di Kota Surabaya dan Kabupaten Pacitan. Kesepakatan barter itu bertujuan memuluskan langkah calon inkumben setiap partai, yaitu Tri Rismaharini dari PDIP di Surabaya dan Indartato dari Demokrat di Pacitan.

"Saya kira kesepakatan tidak ada, ya. Bahwa ada komunikasi-komunikasi politik yang dibangun antar-pimpinan partai, termasuk PDIP dan Demokrat, saya kira semuanya selama ini begitu," tutur Andi saat dihubungi, Kamis, 6 Juli 2015.

Komunikasi politik antara Demokrat dan PDIP, kata Andi, tidak hanya untuk pilkada di Surabaya dan Pacitan. "Bukan hanya di wilayah-wilayah itu, tapi di seluruh daerah," ucapnya.

Andi mengatakan kebijakan pimpinan partai sangat menentukan kondisi di daerah. Dalam hal pilkada, kata dia, Demokrat mempunyai kepentingan yang lebih besar dari sekadar memastikan kadernya dapat mengikuti kontestasi.

"Kami melihatnya lebih ke kemaslahatan masyarakat di daerah tersebut. Kalau tidak ada kepala daerah definitif, pasti pembangunannya terhambat tidak maksimal," kata Andi. "Itu yang lebih kami kedepankan."

WAYAN AGUS PURNOMO | MAHARDIKA SATRIA HADI