Anggota Banser (Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama) membuat barikade di panggung saat pembahasan Tata Tertib Muktamar NU ke 33 di Alun-alun Jombang, Jawa Timur, Minggu malam, 2 Agustus 2015. ANTARA/Zabur Karuru
TEMPO.CO, Padang - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Padang menyatakan menolak wacana pembentukan pengurus NU tandingan. Alasannya, Muktamar NU di Jombang mereka anggap berjalan sesuai dengan aturan.
"Riak-riak itu biasa. Kami ikuti Muktamar dan ikut memilih," ujar Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Padang Yultel Ardi kepada Tempo, Kamis, 6 Juli 2015.
Menurut Yultek, ketidakpuasan dalam penyelenggaraan acara tersebut adalah hal biasa dalam berorganisasi. "Ini bukan partai politik. Ini Ormas," ucapnya.
Yultel membantah adanya politik uang dalam Muktamar. "Isu itu sudah biasa. Setiap ada pemilihan, pasti ada isu itu yang berkembang," tuturnya.
Namun ia mengakui bahwa ada sejumlah kelemahan dalam Muktamar NU tahun ini. Salah satunya adalah banyaknya peserta yang tidak memenuhi persyaratan tapi bisa ikut Muktamar. "Tapi ada pengaruh dan kekuatan lainnya. Itu yang membuat kerusuhan," katanya. "Terkesan ada yang mengompori."
Ia berharap Muktamar di Jombang kemarin bisa menjadi pelajaran, sehingga Muktamar NU selanjutnya bisa lebih baik.
Wali Kota Padang, Kepala BNPB, dan Gubernur Sumbar Tanam 100 Pohon Cemara Laut
6 hari lalu
Wali Kota Padang, Kepala BNPB, dan Gubernur Sumbar Tanam 100 Pohon Cemara Laut
Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) 2024 dimulai dengan penanaman 100 pohon cemara laut secara simbolis oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto
