Presiden Joko Widodo, memukul tabuh menandakan secara resmi membuka Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama. Jombang, Jawa Timur, 1 Agustus 2015. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja menjadi salah satu tamu yang hadir dalam pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-33 di Jombang, Jawa Timur. Pandu berharap Muktamar NU kali ini bisa menghasilkan pemimpin yang mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi.
NU sebagai organisasi kemasyarakatan terbesar di negeri ini memiliki banyak anggota atau nahdliyin dan simpatisan. Bila salah satu hasil muktamar terkait dengan pemberantasan rasuah maka seluruh anggota dan simpatisan NU akan mengikutinya. "Saya berharap muktamar kali ini memberi solusi bagi bangsa agar lepas dari persoalan korupsi," kata Pandu, Sabtu, 1 Agustus 2015.
Pandu mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebab, korupsi sampai detik ini masih menjadi persoalan bangsa yang tak berkesudahan. "Bahkan tidak tampak ada penurunan, benih-benih korupsi cenderung di hampir semua aspek kehidupan bernegara."
Muktamar NU ke-33 dilaksanakan pada 1-5 Agustus 2015. Dalam kegiatan yang berlangsung di Alun-alun Jombang itu, NU akan membahas dan menetapkan masalah keagamaan yang bersifat tematik, berkaitan dengan kebijakan pemerintah, dan masyarakat. Mereka juga akan memilih Rais Am dan ketua umum baru.
Muktamar NU dibuka oleh Presiden Joko Widodo, Sabtu malam, 1 Agustus 2015. Dalam pidatonya, Jokowi menegaskan, NU telah memberi kontribusi besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang dipegang nahdliyin selama ini.
Bahkan, Jokowi yakin NU dan Indonesia bisa jadi rujukan dunia dalam menciptakan peradaban bangsa. Dengan sikap NU yang mengutamakan forum bebas berkemanusiaan maka nahdliyin berperan besar membangun peradaban antarbangsa yang semakin terbuka, demokratis, dan berkeadilan.
