Para korban tertembak dalam rusuh Tolikara pada Jumat, 17 Juli 2015 lalu. Mereka rata-rata menderita luka tembak di bagian kaki dan tangan terkena serphan peluru. Dari 11 orang yang jadi korban tertembak, ada enam yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dok 2 Kota Jayapura, Papua, 22 Juli 2015. TEMPO/Cunding Levi
TEMPO.CO, Jayapura- Fraksi Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua meminta Gubernur Provinsi Papua bersuara meredam isu yang berkembang pascarusuh Tolikara pada Jumat pagi, 17 Juli 2015. “Kenapa Gubenur Papua Lukas Enembe belum berkomentar meredam berbagai isu di luar Papua?" kata Ketua Fraksi Hanura DPRD Papua Yan Permenas Mandenas, Jumat, 31 Juli 2015.
Menurut dia, semua pihak sudah bicara, termasuk pemerintah pusat. Berbagai pihak juga sudah melakukan langkah strategis untuk menyelesaikan kasus ini.
Ia meminta gubernur memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Papua di luar Papua dan jaminan kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di Papua. "Pascakasus Tolikara, para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Papua di luar Papua terancam dan merasa tak nyaman,” kataya.
Menurut Yan, menyelesaikan kasus rusuh Tolikara bukan dengan cara memberi bantuan dan membangun kembali kios yang terbakar. Tapi mengobati mental dan cara pandang masyarakat, agar dampaknya bisa sampai ke pelosok daerah di Indonesia. "Saya minta pemerintah tak hanya diam, tapi perlu ada langkah-langkah strategis yang dilakukan.”
Kerusuhan Tolikara menghanguskan puluhan bangunan kios dan satu musola, serta sebelas orang yang tertembak. Satu di antaranya meninggal akibat tertembak di perut. Rusuh pecah setelah pemuda GIDI memprotes penyelenggaraan salat Id di Lapangan Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) 1702-11, Karubaga, Tolikara. Salat Id dianggap bisa mengganggu acara seminar dan kebaktian kebangunan rohani (KKR) pemuda GIDI pada hari itu.
