Pansel Ingin Nasib Pimpinan KPK Tak seperti BW dan Samad

Reporter

Selasa, 28 Juli 2015 13:49 WIB

Tim 9 Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berpose usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, 25 Mei 2015. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Salah seorang anggota Panitia Seleksi calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Yenti Garnasih, mengatakan penelusuran rekam jejak para kandidat pimpinan lembaga antirasuah periode 2015-2018 bertujuan agar tidak lagi terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Itu sebabnya, kata Yenti, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menggandeng berbagai lembaga negara untuk menelusuri rekam jejak para kandidat. "Kami berharap, siapa pun yang sudah clear hasil tracking-nya, tidak lagi dikriminalisasikan," kata Yenti di gedung KPK, Selasa, 28 Juli 2015.

Hari ini Yenti dan Natalia Subagyo, juga anggota Pansel, mendatangi gedung KPK guna meminta bantuan komisi antirasuah itu supaya ikut menelusuri rekam jejak 48 calon pemimpin KPK. Sebelumnya, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendatangi sejumlah lembaga negara, seperti kepolisian, kejaksaan, Badan Intelijen Negara, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Natalia mengatakan penelusuran rekam jejak merupakan tahap yang sangat penting bagi Panitia Seleksi dalam menemukan calon terbaik pimpinan KPK. Dia berharap pimpinan KPK periode mendatang bisa bekerja efektif dan tidak diganggu pihak-pihak lain.

Selain harus mempunyai integritas dan keberanian, pimpinan KPK, kata Natalia, harus dijaga agar tidak diganggu hal-hal yang sepele. "Agar tidak diganggu kriminal atau civil proceeding yang remeh-temeh, yang tidak berkaitan dengan kegiatan mereka," ujar Natalia.

Kekhawatiran Panitia Seleksi itu bukan tak berdasar. Sebab, pemimpin KPK periode 2011-2015, yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dijadikan tersangka untuk kasus lama. Abraham menjadi tersangka kasus dugaan pemalsuan kartu keluarga. Sedangkan Bambang dituding mengarahkan saksi memberikan kesaksian palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

5 jam lalu

Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Setelah 2 Kali Mangkir, Penyidik KPK Sempat Cek ke Rumah Sakit

KPK akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor setelah dua kali mangkir dari pemeriksaan. Tidak dilakukan jemput paksa.

Baca Selengkapnya

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

7 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

10 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

11 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

12 jam lalu

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD

KPK resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus pemotongan insentif ASN BPPD

Baca Selengkapnya

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

13 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

14 jam lalu

Dirut PT Taspen Antonius Kosasih Jalani Pemeriksaan di KPK soal Kasus Rasuah Investasi Fiktif

KPK memeriksa Direktur Utama PT Taspen Antonius N. S. Kosasih dalam kasus dugaan korupsi kegiatan investasi fiktif perusahaan pelat merah itu.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

15 jam lalu

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

KPK membuka peluang menghadirkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Tiba di KPK, Jalani Pemeriksaan sebagai Tersangka Kasus Korupsi BPPD Sidoarjo

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Baca Selengkapnya

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya

18 jam lalu

Bekas Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi dan TPPU Miliaran Rupiah, Ini Rinciannya

Jaksa KPK mengatakan eks Hakim Agung Gazalba Saleh berupaya menyembunyikan uang hasil korupsi dengan cara membeli mobil, rumah, hingga logam mulia.

Baca Selengkapnya