Ini 4 Pilkada Berpotensi Calon Tunggal di Jawa Timur

Reporter

Editor

Erwin prima

Senin, 27 Juli 2015 05:49 WIB

Sejumlah bakal calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak, mengisi formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta, 24 Juli 2015. LHKPN menjadi salah satu syarat pendaftaran yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan UU Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur pilkada serentak. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Sidoarjo - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan setidaknya ada empat daerah di Jawa Timur yang berpotensi memiliki calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.

"Untuk Jawa Timur ada empat daerah," kata Komisioner KPU Arief Budiman saat melakukan monitoring di KPU Kabupaten Sidoarjo, Minggu, 26 Juli 2015. Keempat daerah itu adalah Kota Surabaya, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Pacitan.

Menurut Arief, bila dalam pendaftaran pertama (26-28 Juli 2015) calon yang mendaftar kurang dari dua calon, KPU akan membuka pendaftaran tahap kedua. "Jadi kita menggunakan istilah 3-3-3," ujarnya.

Istilah 3-3-3, kata Arief, adalah tiga hari pendaftaran pertama, tiga hari sosialisasi pendaftaran tahap kedua, dan tiga hari pembukaan pendaftaran tahap kedua. "Kami berharap tanggal 26-28 Juli 2015 itu ada yang mendaftar lagi," katanya.

Bila pada pendaftaran tahap kedua calon yang mendaftar tetap kurang dari dua calon, ujar Arief, pilkada akan diikutkan tahun berikutnya. "Undang-undang sudah menetapkan pilkada berikutnya adalah tahun 2017," katanya.

Menurut Arief, Undang-Undang Pemerintah Daerah sudah mengatur bahwa kalau masa jabatan kepala daerah sudah selesai tapi belum terpilih kepala daerah baru yang definitif, maka akan ditunjuk pejabat kepala daerah.

"Kalau kabupaten/kota nanti yang menunjuk pemerintah provinsi. Kalau pemilihan gubernur atau wali kota yang menunjuk Menteri Dalam Negeri," ujarnya.

NUR HADI

Berita terkait

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

53 hari lalu

KIP Uji Konsekuensi Informasi Data Pemilu KPU Pekan Depan

Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (YAKIN) meminta informasi real count (hitung nyata) dalam bentuk data mentah seperti file nilai dipisah

Baca Selengkapnya

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

13 Februari 2024

Politikus Malaysia dan Timor Leste Pertanyakan KPU soal Pencalonan Gibran Rakabuming

Politikus Malaysia dan Timor Leste yang tergabung dalam organisasi jaringan anggota parlemen se-ASEAN mempertanyakan pencalonan Gibran Rakabuming.

Baca Selengkapnya

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

18 Januari 2024

Cara Mencoblos di TPS saat Pemilu 2024 dan Persyaratannya

Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 pukul 07.00-13.00 waktu setempat. Berikut tata cara mencoblos di TPS saat Pemilu.

Baca Selengkapnya

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

16 Oktober 2023

KPU Libatkan BNN Periksa Kesehatan Bebas Narkoba Capres-Cawapres

KPU akan melibatkan BNN dalam pemeriksaan kesehatan bakal calon presiden dan wakilnya. BNN masuk dalam tim untuk memastikan para calon bebas narkoba.

Baca Selengkapnya

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

7 Agustus 2023

KPU DKI: 1.859 Bacaleg Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024

KPU DKI mengumumkan ribuan bakal calon legislatif (bacaleg) memenuhi syarat (MS) dan sisanya, ratusan peminat tidak memenuhi syarat (TMS)

Baca Selengkapnya

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

15 Mei 2023

KPU Kamboja Coret Satu-satunya Partai Oposisi dari Pemilu

Dengan dicoretnya partai oposisi dari pemilu Kamboja, maka Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa akan maju tanpa lawan.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

11 Februari 2023

Pendaftaran Calon Komisioner KPU DKI Jakarta Periode 2023-2028 Dibuka

Masa pendaftaran calon anggota komisioner KPU DKI Jakarta dibuka 10-21 Februarai 2023. Simak materi dan jadwal seleksi anggota KPU DKI.

Baca Selengkapnya

Debus Omnibus

8 Januari 2023

Debus Omnibus

Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) Cipta Kerja menghidupkan kembali omnibus law yang inkonstitusional bersyarat.

Baca Selengkapnya

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

29 Desember 2022

KPU Teken MoU dengan Asosiasi Profesi Keilmuan

Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyaksikan langsung penekenan MoU tersebut.

Baca Selengkapnya

Waswas Nilai Tukar Rupiah

14 Desember 2022

Waswas Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar rupiah diperkirakan terus melemah hingga tahun depan.

Baca Selengkapnya