TEMPO.CO, Cirebon - Kepala Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Condro Kirono mengatakan pihaknya memutuskan untuk memperpanjang masa Operasi Ketupat. Alasannya, diperkirakan arus balik masih akan terjadi hingga Ahad, 26 Juli 2015. "Seharusnya operasi ini berakhir pukul 24.00 dinihari nanti," ujarnya usai meninjau check point untuk pemudik yang menggunakan motor di Markas Brimob, Kecamatan Winong, Kabupaten Cirebon, Sabtu, 25 Juli 2015.
Dia mengatakan berdasarkan pantauan Korlantas, masih banyak pemudik yang akan kembali ke Jakarta hingga Ahad. Karena itu, dia sudah memerintahkan sejumlah polda di Pulau Jawa untuk memperpanjang operasi simpatik. "Diteruskan hingga Minggu esok," kata Condro.
Saat ditanya perihal evaluasi selama arus mudik dan balik, Condro mengatakan bahwa jumlah korban meninggal pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini mengalami penurunan hingga lima persen dibanding tahun lalu. Namun menurut dia jumlah ini masih cukup tinggi sehingga masih dibutuhkan evaluasi dan perbaikan lagi.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Moechgiyarto di tempat yang sama mengungkapkan jika Ahad, 26 Juli 2015 diprediksi menjadi arus paling terakhir pada arus balik Lebaran 2015. "Perpanjangan waktu Operasi Ketupat Lodaya untuk menghadapi arus balik terakhir tersebut," ujarnya.
Soal data kecelakaan di Jawa Barat, Moechgiyarto mengatakan angkanya juga mengalami penurunan. Pada 2014 terjadi 390 kecelakaan dalam rentang H-7 hingga H+4 Lebaran, sementara tahun ini hanya terjadi 203 kecelakaan. "Berarti terjadi penurunan hingga 48 persen," ujarnya.
IVANSYAH
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
2 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
18 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya