Kekeringan melanda sejumlah desa di KabupatenTegal, karena hujan sudah tidak mengguyur sejak sekitar dua bulan lalu. Suradadi, Tegal, 30 Juni 2015. TEMPO/Dinda Leo Listy
TEMPO.CO, Yogyakarta - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak buru-buru menetapkan status darurat kekeringan saat mulai banyak penduduk yang kesulitan air.
“Langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dengan cara rajin berkoordinasi dengan pemerintah DIY,” ujar Kepala BPBD DIY Gatot Saptadi di Balaikota Yogyakarta, Jumat 24 Juli 2015.
Dia meminta agar jumlah stok tangki air dipetakan ulang dengan prediksi kebutuhan selama masa kemarau dan dilaporkan secara rutin ke provinsi sehingga cadangan bisa disiapkan. “Provinsi siap mem-backup dengan catatan kabupaten maksimal penyaluran bantuannya dan terukur,” ujar Gatot.
Toh sampai akhir Juli ini, atau tiga bulan pasca berakhirnya penghujan, BPBD DIY belum menerima satu pun pengajuan bantuan air bersih dari kabupaten di DIY, termasuk dari Gunungkidul, wilayah paling kritis saat mengalami kekeringah. “Belum ada permintaan bantuan dari kabupaten sampai sekarang,” ujarnya.
Padahal sejumlah kawasan pesisir di wilayah Kabupaten Gunungkidul sudah merasakan dampak kekeringan dan butuh pasokan air lebih untuk kebutuhan rumah tangganya. “Perlahan kekeringan akhir Juli ini sudah menyebar merata ke sejumlah wilayah selatan Gunungkidul,” kata Divisi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunungkidul Nugroho Wahyu.
Kekeringan mulai dari Kecamatan Girisubo, Rongkop, Paliyan, Panggang, Saptosari juga Tepus. Sedangkan di bagian utara terpantau di Kecamatan Ngawen dan Gedangsari. Nugroho menjelaskan, permintaan pasokan air bisa dialamatkan ke Dinas Sosial dan Pemerintah Kecamatan. Jika persediaan di dua instansi itu habis, Badan Penanggulangan Bencana akan memasok. “Stok air BPBD kabupaten masih utuh,” ujar Wahyu. Total ada sekitar 2.150 tangki air disiapkan dari tiga instnasi itu.
Dia mengatakan, anggaran yang dikucurkan khusus untuk mengatasi kekeringan oleh Pemerintah Gunungkidul tahun ini sekitar Rp 600 juta. Jumlah itu termasuk anggaran yang dialokasikan oleh kecamatan dan BPBD setempat.
Wahyu menuturkan, puncak kemarau Gunungkidul juga daerah lain di DIY sesuai hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika Yogyakarta sebelum lebaran lalu diperkirakan jatuh antara bulan Agustus sampai September. "Tiap pekan kami informasikan dinamika potensi peta kekeringan ke provinsi," ujarnya.
