Ribut Polisi Vs KY, Buya Syafii: Negara Gali Kubur Sendiri!
Kamis, 16 Juli 2015 06:46 WIB
Ahmad Syafii Maarif. Dok. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO , Jakarta - Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif, menyayangkan terjadinya perseteruan di antara aparat hukum. "Saya tidak tahu siapa di belakang ini. Kalau para penegak hukum gelut terus, negeri ini bisa menggali kubur sendiri," kata Buya kepada Tempo , Rabu, 15 Juli 2015. Pernyataan Buya ini diungkapkan terkait dengan penetapan dua komisioner Komisi Yudisial sebagai tersangka. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah dilaporkan oleh Sarpin Rizaldi, hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca juga: Ribuan Netizen Teken Petisi Copot Kabareskrim Budi Waseso 1 Syawal: JK Yakin Kompak Jumat, Tapi Ada Loh Lebaran Kamis
Pada Februari lalu, Sarpin memenangkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan (kini Wakil Kapolri) dalam sidang praperadilan. Sarpin menganggap penetapan Budi sebagai tersangka kasus korupsi tidak sah. Putusan Sarpin itu mengejutkan banyak kalangan. Komisi Yudisial yang bertugas mengawasi hakim lalu menyelidiki penetapan tersebut. Dua komisioner KY kemudian memberikan komentar kepada media massa bahwa Sarpin melakukan pelanggaran etika. Sarpin tak terima dan melaporkan keduanya. Polisi kini menetapkan dua komisioner KY itu sebagai tersangka.
Kriminalisasi terhadap dua komisioner KY ini merupakan bagian dari rentetan kriminalisasi terhadap sejumlah aparat hukum. Beberapa komisioner dan penyidik KPK juga pernah dikriminalkan. Hal itulah yang menjadi perhatian Buya. PUTRI ADITYOWATI
Baca juga: Budi Waseso Dinilai Sudutkan Syafii, Muhammadiyah Dihina?
Advertising
Advertising
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
10 hari lalu
Seorang Pengusaha Laporkan Kapolres Tangsel ke Propam Polri Karena Dugaan Kriminalisasi
Seorang pengusaha mesin di Kota Tangerang melaporkan Kapolres Tangsel atas dugaan kriminalisasi.
Baca Selengkapnya
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
41 hari lalu
MK Hapus Pasal Pencemaran Nama Baik, SAFEnet: Bentuk Pengakuan Banyak Kriminalisasi Selama Ini
MK menghapus Pasal 14 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik
Baca Selengkapnya
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
49 hari lalu
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS
Masduki Khamdan, PPLN Kuala Lumpur terdakwa tindak pidana pemilu 2024 kini menjadi tahanan kota di bawah pengawasan Kejaksaan Agung.
Baca Selengkapnya
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
27 Februari 2024
Hakim Bacakan Putusan Sela untuk Daniel Frits Aktivis Penolak Tambak Udang Karimunjawa Hari Ini
Daniel Frits dikriminalisasi lantaran mengkritik tambak udang di Karimunjawa.
Baca Selengkapnya
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
23 Februari 2024
Menanti Putusan Hakim Atas Kasus Kriminalisasi Komentar Masyarakat Otak Udang Makan Udang Gratis
Warga Karimunjawa Daniel Frits menghadapi kriminalisasi atas upayanya menolak kehadiran tambak udang.
Baca Selengkapnya
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
14 Februari 2024
Pelaporan 3 Pakar Hukum dan Sutradara Dirty Vote ke Polisi, Bambang Widjojanto: Bentuk Kriminalisasi
Bambang Widjojanto sebut pelaporan 3 pakar hukum dan sutradara Dirty Vote ke polisi, sebagai tindakan kriminalisasi melawan hukum dan konstitusi.
Baca Selengkapnya
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
14 Februari 2024
Koalisi Masyarakat Sipil Anggap Laporan Terhadap Pemeran dan Sutradara Film Dirty Vote ke Polisi sebagai Pembungkaman dan Kriminalisasi
Alih-alih memidanakan pihak yang terlibat dalam film Dirty Vote, berbagai lembaga pengawas seharusnya memproses fakta kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
13 Februari 2024
3 Pakar Hukum dalam Dirty Vote Dilaporkan ke Polisi, TPN Ganjar-Mahfud: Kriminalisasi Bukan Jalan Keluar
DPP Foksi sebelumnya resmi melaporkan sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang menjadi pemeran dalam film dokumenter Dirty Vote ke Mabes Polri.
Baca Selengkapnya
Di Makam Bung Karno, GMNI Desak Jokowi tidak Lakukan Kampanye Terselubung
8 Februari 2024
Di Makam Bung Karno, GMNI Desak Jokowi tidak Lakukan Kampanye Terselubung
GMNI buka suara soal kondisi demokrasi politik di Indonesia saat ini. Dia mendesak agar Presiden Joko Widodo tidak terlibat kampanye.
Baca Selengkapnya
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
7 Februari 2024
Kontra Memori Kasasi Haris-Fatia di Kasus Lord Luhut, Jaksa Dianggap Gigih Melakukan Kriminalisasi
Tim kuasa hukum Haris Azhar-Fatia telah menyerahkan kontra memori kasasi kasus Lord Luhut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa, 6 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
3 jam lalu
6 jam lalu
16 jam lalu
21 jam lalu
22 jam lalu
23 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu