TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan pemeriksa Keuangan (BPK) akan memberikan pelatihan kepada tim dari Departemen Dalam Negeri, mengenai tata cara mengaudit dana pemilihan kepala daerah (Pilkada). "Target BPK dua bulan audit dana pemilihan kepala daerah tuntas,"kata Ketua tim pemeriksa dana audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Aritonang. Pelatihan itu rencananya diadakan pada Senin dan Selasa (24-25/10). Keterlibatan tim dari departemen dalam negeri ini, menurut Aritonang, semata-mata karena tim dari BPK kekurangan orang dan dana. "Kami (BPK) kurang orang dan dana,"katanya. Saat ini menurut Aritonang terdapat 250 pemerintahan daerah atau obrik (istilah yang digunakan BPK untuk obyek daerah pemeriksaan) yang telah melakukan pemilihan kepala daerah. Dari 250 obrik tersebut, BPK memeriksa 75 obrik dan sisanya diperiksa oleh Departemen Dalam Negeri. "Memang ada sinyalemen masyarakat Depdagri tidak independen, makanya dalam audit ini kami (BPK) yang memimpin, Depdagri harus mengikuti petunjuk dari kami,"kata Aritonang.Rengga Damayanti
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara | APBNAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | APBDPilkada Serentak 2015Kementerian Dalam NegeriBPK
Berita terkait
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
1 hari lalu
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
4 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
7 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
32 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
36 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaTerkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022
36 hari lalu
KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaBPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya
36 hari lalu
Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,
Baca SelengkapnyaTerkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa
36 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca SelengkapnyaPembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK
36 hari lalu
Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
Baca SelengkapnyaPUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?
36 hari lalu
Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.
Baca Selengkapnya
