TEMPO.CO, Sidoarjo - Tiga menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi posko validasi ganti rugi korban lumpur Lapindo di Pendapa Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Selasa, 14 Juli 2015.

Ketiga menteri itu ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

Humas Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Dwinanto Hesti Prasetyo mengatakan tujuan kunjungan mereka ke posko validasi ialah menyampaikan kapada BPLS dan warga hasil pertemuan antara pemerintah dengan PT Minarak Lapindo Jaya di Jakarta. "Hanya itu saja," kata Dwinanto kepada Tempo, Senin, 13 Juli 2015.

Dia membantah kabar yang menyebutkan bahwa kedatangan mereka untuk mencairkan pelunasan ganti rugi korban lumpur. "Jadi kedatangan mereka tidak ada hubungannya dengan pencairan ganti rugi korban lumpur Lapindo," ujar dia.

Ihwal proses validasi berkas ganti rugi korban lumpur, Dwinanto menyatakan BPLS telah memvalidasi berkas milik warga sekitar 1.244 dari total 3.337 berkas. "Besok kami akan lakukan validasi tahap kelima dengan menambah 300 berkas," kata dia.

Dwinanto menjelaskan, bila tidak ada masalah, pihaknya pada Rabu, 15 Juli 2015, berencana mengumumkan 300 daftar nominatif. "Rencana mengumumkan 300 daftar nominatif Senin ini tidak jadi," katanya.

Pelunasan pembayaran ganti rugi korban lumpur mundur dari rencana semula, yakni 26 Juni 2015. Sebelumnya, pada Jumat, 10 Juli 2015, Minarak baru menyepakati penandatanganan kontrak perjanjian dana talangan sebesar Rp 827 miliar yang diajukan pemerintah.

Penandatanganan kontrak perjanjian merupakan syarat pencairan ganti rugi selain peraturan presiden dan daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) yang sebelumnya sudah keluar lebih dahulu.

NUR HADI