Enam pemanjat dinding wanita membentangkan spanduk raksasa saat acara Hari Kartini di Gedung KPK, Jakarta, 21 April 2015. Perayaan tersebut bertepatan dengan satu tahun Gerakan Perempuan Anti Korupsi. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch Febri Hendri mengatakan sebanyak 65 persen calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki rekam jejak yang jelas.
"Sebanyak 65 persen itu terdiri atas 127 orang dari total calon pimpinan KPK," katanya di Hotel Harris, Jakarta, Kamis, 9 Juli 2015. Namun dia tidak merinci mereka berasal dari profesi apa saja.
Febri mengatakan calon tanpa rekam jejak yang jelas itu benar benar hanya dikenal dalam bentuk nama saja. "Sayangnya lagi, tim pansel tidak memberikan informasi yang lebih jelas tentang mereka," katanya.
Ia berharap tim pansel (panitia seleksi) bisa memberikan riwayat hidup, prestasi, dan kinerja mereka di masing-masing bidangnya. "Rekam jejak mereka kan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan popularitas saja," katanya.
Akibatnya, kata Febri, masyarakat pun tidak tahu apakah mereka berada di posisi pro pemberantasan korupsi atau justru pro pelemahan pemberantasan korupsi.
Agar lebih mengetahui rekam jejak mereka, koalisi masyarakat sipil akhirnya membuat pos pengaduan calon pimpinan KPK di 17 provinsi di Indonesia. Informasi dari masyarakat bisa berupa masukan positif ataupun negatif tentang si calon.
Seleksi calon pimpinan KPK 2015 telah memasuki tahap penyusunan makalah. Peserta tahapan ini berjumlah 194 orang.
