Calon Pimpinan KPK, Direktur Gratifikasi Giri Lolos Seleksi

Reporter

Senin, 6 Juli 2015 10:17 WIB

Pendaftar calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantar berkas pendaftaran di Ruang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, 23 Juni 2015. Pendaftaran Calon Pimpinan KPK akan ditutup besok 24 Juni 2015. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono, lolos seleksi tahap pertama dalam penjaringan calon pemimpin lembaga antirasuah itu. Giri mengaku sudah menyiapkan visi-misinya bila terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Intinya ada tiga hal," kata Giri melalui BlackBerry Messenger, Ahad, 5 Juli 2015. Pertama, dia ingin kerja KPK bisa dirasakan langsung masyarakat. Penegak hukum dibangun integritas dan kemampuannya. "Korupsi besar dan kecil harus ditangani."

Kedua, pemberantasan korupsi dapat mensejahterakan rakyat dan mendukung pembangunan ekonomi. Dia ingin melibatkan peran masyarakat sipil dan kalangan pengusaha dalam pemberantasan korupsi.

Ketiga, kata Giri, eksistensi dan kelembagaan KPK harus diperkuat. Menurut dia, KPK butuh dukungan politik, dukungan payung hukum, sumber daya, dan dukungan internasional.

Panitia seleksi menjaring 194 nama dalam tahap pertama ini. Mereka akan mengikuti tes pembuatan makalah tentang diri sendiri dan potensi pada 8 Juli 2015. Setelah itu, peserta yang lolos mengikuti tes wawancara, profile asessment, dan penelusuran rekam jejak. Nantinya, panitia seleksi akan memilih lebih dari delapan nama untuk diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kemudian memilih delapan nama untuk diusulkan ke DPR.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

51 menit lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

1 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

7 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

10 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

22 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

22 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya