Pansel KPK Ingin Ada Polisi dan Jaksa di Kursi Pimpinan  

Reporter

Editor

Febriyan

Kamis, 2 Juli 2015 19:22 WIB

Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK), Meuthia Ganie Rochman, mendatangi gedung KPK, Jakarta, 30 Juni 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta - Juru bicara Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Betti Alisjahbana menyatakan‎ salah satu pimpinan lembaga anti rasuah haruslah sosok yang memiliki kemampuan dan pengalaman sebagai penyelidik dan penyidik. Pansel secara gamblang menyatakan, kemampuan tersebut hanya dimiliki calon berasal dari Kepolisian dan Kejaksaan."Bisa salah satunya yang dipilih. Tapi bisa juga keduanya terpilih dari lima kursi pimpinan," kata Betti, Kamis, 2 Juli 2015.

Hingga saat ini, Pansel telah menerima 20 nama calon berlatarbelakang profesi polisi. Tujuh di antaranya adalah purnawirawan. Betti mengatakan tak ingat detil soal identitas calon dari kepolisian. Tapi dia membenarkan ada nama Kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende dan Brigadir Jenderal Basaria Panjaitan. "Sepertinya kapolda hanya satu, saya tak ingat ada nama mantan Kapolda Riau," kata Betti menanggapi ada tidaknya nama mantan Direktur Penyidikan KPK Suaedi Husen.

Sedangkan dari kejaksaan, menurut dia, ada tiga nama yang mendaftarkan diri. Calon dari polisi dan jaksa diperkirakan akan lolos seleksi administrasi karena, kata dia, para aparat tersebut terbiasa sangat tertib dan lengkap‎.

Menurut Betti, Pansel KPK sepakat soal variasi latar belakang profesi pimpinan KPK sangat penting terutama untuk menjalin hubungan baik dalam tugas supervisi dan subkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Meski demikian, profesi dipastikan tak jadi acuan utama dalam seleksi Capim periode keempat ini.

Pansel, kata Betti, lebih mengutamakan variasi kemampuan dan penguasaan ilmu sebagai patokan seleksi Capim KPK. Sosok pimpinan lembaga anti rasuah nantinya tak hanya orang yang paham soal proses hukum, penyelidikan dan penyidikan semata. Tetapi juga sosok yang paham dan ahli soal ilmu perbankan, keuangan, teknologi informasi, dan terapan lainnya. "Sekarang korupsi semakin canggih, pimpinan KPK harus punya pengetahuan yang luas," kata Betti.

Pansel sendiri, menurut Betti, berusaha mengambil jarak dari polemik internal kejaksaan dan kepolisian dalam pengajuan calon. "Setelah seleksi administrasi, masyarakat bisa mengirimkan laporan kalau ada rekam jejak jelek dari calon yang lolos. Ini akan kami pertimbangkan dalam penentuan calon yang lolos seleksi makalah," kata Betti.

Selain itu, Pansel kini tengah menyiapkan sebuah Laman khusus yang akan menampung seluruh laporan masyarakat terhadap calon. Pansel juga akan mengirimkan nama Capim yang lolos ke KPK, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan BIN untuk penelusuran lebih detil.

FRANSISCO ROSARIANS‎

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

5 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

5 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

11 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

14 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya