TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berang dengan carut marut penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Bandung. Pasalnya, banyak warga setempat yang melakukan penipuan dengan menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) saat mendaftarkan anaknya untuk sekolah.
“Polisi sudah bergerak, para kapolsek (kepala kepolisian sektor) sudah ke sekolah-sekolah. Itu tahap satu, untuk meminta data pemalsuan SKTM, yang diduga dimanfaatkan oleh orang-orang yang mapan ngaku miskin untuk dapat sekolah gratis,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Selasa, 30 Juni 2015.
Berdasarkan data verifikasi dari Dinas Pendidikan, kata Emil--sapaan Ridwan Kamil, sudah ada sekitar 1.000 orang yang diduga melakukan kecurangan dengan mengaku-ngaku miskin. “Mereka sudah mengundurkan diri dari tadinya ngaku-ngaku miskin, karena tahu polisi sudah bergerak jadi ngararaku (mengaku) ya,” ujar Ridwan Kamil.
Maka dari itu, Ridwan Kamil, mengatakan akan memberikan tenggat satu pekan ke depan agar warga yang melakukan penipuan itu segera melapor dan mengundurkan diri. “Kami beri waktu sampai hari Jumat, kalau sampai hari jumat ini yang mapan mengaku miskin tidak mengundurkan diri maka polisi akan door to door ke setiap rumah,” kata Ridwan Kamil.
Jika sampai ditemukan lagi, Ridwan Kamil, terpaksa Kepolisian Resor Bandung akan memproses warga yang memanfaatkan PPDB itu sesuai dengan jalur hukum. “Kita sanksi juga kepada kelurahan yang lalai memeriksa termasuk juga jika ada mafia-mafia yang menawarkan ini akan kita sanksi,” kata Ridwan Kamil.
Guna mengatasi masalah itu, Ridwan Kamil bersama Kepolisian Resor Bandung telah menggandeng brigadir di tingkat RW sekitar 1.800-an orang untuk mengecek di 30 kecamatan Kota Bandung. “Kita akan ke rumah-rumah dan mengecek, kalau ketahuan membohongi itu yang namanya orang tua akan kita sanksi,” ucap Ridwan Kamil.
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Komisaris Besar Angesta Romano Yoyol mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh warga itu merupakan penggunaan dokumen palsu dalam menyiasati regulasi pendidikan yang berdampak pada penurunan moral masyarakat di Kota Bandung.
“Hal-hal seperti ini sama juga kita memberikan pembodohan kepada adik-adik kita karena dengan ada fasilitas ini, dia tidak perlu lagi pintar-pintar belajar berjuang, karena mengaku miskin juga kita bisa masuk kok, nah inilah alasannya Pak Wali mengajak polisi mengecek ke lokasinya masing-masing,” katanya.
