Pemerintah Diminta Berhenti Terima Hibah Pesawat Bekas

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 30 Juni 2015 15:31 WIB

Petugas pemadam kebakaran dan personel TNI, berusaha memadamkan badan pesawat Hercules C-130 yang jatuh di tengah pemukiman warga, di Medan, Sumatera Utara, 30 Juni 2015. AP Photo / Gilbert Manullang

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyesalkan tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI Angkatan Udara. Ketua Komisi Pertahanan DPR Mahfud Siddiq mengatakan kecelakaan ini menjadi momentum evaluasi alat utama sistem pertahanan dalam negeri yang selama ini terlalu banyak menerima hibah alutsista bekas dari luar negeri.

"Kasus ini menunjukkan urgensi perlunya modernisasi alutsista dengan meninggalkan pola hibah. Membeli barang bekas risikonya terlalu besar," kata Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 30 Juni 2015.

Pesawat milik TNI Angkatan Udara jatuh di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara, sekitar pukul 12.00. Pesawat tersebut membawa 12 prajurit Batalion Pasukan Khas (Paskas) 462 Pulanggeni, Pekanbaru, untuk pergantian prajurit operasi di satuan radar Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

Pesawat menimpa sebuah hotel dan bangunan sekitar. Lebih dari sepuluh orang tewas akibat kecelakaan ini. Mahfud mengatakan pesawat C-130 tersebut merupakan hibah dari Australia yang telah di-upgrade di Singapura pada 2013.

Anggota Komisi dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyatakan hal serupa. Ia mendesak Menteri Pertahanan menghentikan penerimaan hibah alutsista yang berkualitas buruk. "Kita tak tahu bagaimana pemilik sebelumnya merawat barang itu. Kalau kita lengah, kita yang tanggung risiko dari barang bekas," ujar Muzani.

Muzani yakin dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencukupi untuk pembelian alutsista baru. "Ada dana meski tidak maksimal."

PUTRI ADITYOWATI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

20 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

21 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya