Reshuffle Menteri, Jokowi Kembali Lirik Sri Mulyani?  

Reporter

Senin, 29 Juni 2015 15:11 WIB

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, memimpin rapat terbatas membahas masalah pengungsi korban bencana alam serta masalah lumpur Lapindo bersama Menteri Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, 18 Juni 2015. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan saat ini tim ekonomi perlu sosok yang bisa mengontrol kementerian teknis. ‎Nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali dilirik.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetyantono, mengatakan, selain mampu mengontrol, yang diinginkan Jokowi saat ini adalah menteri ekonomi yang bisa dipercaya pasar. "Saya sempat tanyakan, apakah Bu Sri Mulyani cocok, beliau hanya tersenyum," kata Tony setelah bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 29 Juni 2015. (Baca: Jelang Reshuffle, Jokowi Kumpulkan Ekonom di Istana)

Secara umum, ‎kata Tony, Jokowi mengakui bahwa tim ekonomi saat ini diisi oleh sosok-sosok yang mumpuni. "Hanya tak ada yang sosok yang bisa mengendalikan. Ibarat kata main bola, banyak pemain bagus tapi tak ada playmaker," katanya. (Baca: Buya Syafii kepada Jokowi: Cari Menteri seperti Susi)

Walaupun tak secara gamblang menyebut ketertarikannya pada Sri Mulyani, tapi Jokowi, kata Tony, mengakui wanita yang sekarang menjabat sebagai ‎Direktur Bank Dunia tersebut masuk dalam kriteria yang diinginkannya.

Menurut Tony, sektor ekonomi memang masih menjadi titik berat Jokowi dalam melakukan evaluasi. Sebab, pelemahan ekonomi menjadi hal yang paling dirasakan oleh masyarakat. Jika tak segera ditangani, Indonesia bisa mengalami pemutusan hubungan kerja secara masal dua bulan mendatang. (Baca: Jokowi Sudah Ngebet Lantik Menteri Ekonomi Baru)

Pasar, kata dia, saat ini membutuhkan sosok yang bisa dijadikan pegangan. Akibat tak adanya sosok yang dianggap ideal, kondisi pasar saat ini cenderung melemah. Padahal, sebenarnya fundamental perekonomian Indonesia tak terlalu buruk.

Tony tak sepakat dengan anggapan perekonomian Indonesia saat ini lebih buruk daripada krisis tahun 1998. Beberapa asumsi ekonomi seperti inflasi, kurs rupiah hingga cadangan devisa menjadi bukti kekuatan fundamental perekonomian. "Cadangan devisa misalnya, dulu sempat jatuh di angka US$ 21 miliar, sekarang masih US$ 110 miliar," kata dia.

Menurutnya, bukan perkara fundamental yang membuat perekonomian Indonesia jatuh. Meningkatkan kembali kepercayaan pasar adalah hal yang harus dilakukan pertama oleh pemerintah. "Memang butuh sosok menteri ekonomi yang bisa menenangkan pasar. Dan saya kira pergantian menteri merupakan kebutuhan mendesak," kata Tony. ‎

Selain Tony, beberapa ekonom yang hadir antara lain ekonom dari Bank Mandiri yang juga ketua Panitia Seleksi Pimpinan KPK, Destry Damayanti; ekonom dari Perbanas, Raden Pardede; serta Komisaris Utama PT Telkom Hendri Saparini.‎

FAIZ NASHRILLAH‎‎‎

Berita terkait

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

14 menit lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

10 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

10 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

12 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

16 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

17 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

19 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

20 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

20 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

21 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya